Demo Kantor Gubernur Jateng, Buruh Semarang Minta UMK Rp 2,7 juta

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan UMP 2018 sebesar Rp1.486.065,70

Rabu, 15 Nov 2017 15:00 WIB

Aksi Aliansi Buruh Kota Semarang tolak upah murah, Rabu (15/11). (Foto: KBR/ Stanislas K.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Semarang- Ratusan  buruh  yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/11/2017). Dalam aksinya, mereka menuntut penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015, serta meminta penetapan UMK kota Semarang sebesar Rp. 2.700.000,-.

"Kami dengan tegas menolak tentang PP nomor 78 tahun 2015," ujar Karwanto, Koordinator Aliansi Buruh Kota Semarang dalam wawancara dengan KBR di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/11/2017).

Karwanto menambahkan bahwa upah Rp. 2.310.000 yang sesuai PP no. 78 bukan upah yang menyejahterakan.

"Bahwasannya upah 2.310.000 rupiah yang sesuai PP nomor 78 bukanlah upah yang menyejahterakan buruh. Itu upah yang sudah ditetapkan PP nomor 78 bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku."

Rencananya, pada Senin (20/11) mendatang buruh akan mengadakan aksi lebih besar dengan melibatkan puluhan ribu buruh se-Jawa Tengah di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.