Demo Kantor Gubernur Jateng, Buruh Semarang Minta UMK Rp 2,7 juta

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan UMP 2018 sebesar Rp1.486.065,70

Rabu, 15 Nov 2017 15:00 WIB

Aksi Aliansi Buruh Kota Semarang tolak upah murah, Rabu (15/11). (Foto: KBR/ Stanislas K.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Semarang- Ratusan  buruh  yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/11/2017). Dalam aksinya, mereka menuntut penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015, serta meminta penetapan UMK kota Semarang sebesar Rp. 2.700.000,-.

"Kami dengan tegas menolak tentang PP nomor 78 tahun 2015," ujar Karwanto, Koordinator Aliansi Buruh Kota Semarang dalam wawancara dengan KBR di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/11/2017).

Karwanto menambahkan bahwa upah Rp. 2.310.000 yang sesuai PP no. 78 bukan upah yang menyejahterakan.

"Bahwasannya upah 2.310.000 rupiah yang sesuai PP nomor 78 bukanlah upah yang menyejahterakan buruh. Itu upah yang sudah ditetapkan PP nomor 78 bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku."

Rencananya, pada Senin (20/11) mendatang buruh akan mengadakan aksi lebih besar dengan melibatkan puluhan ribu buruh se-Jawa Tengah di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".