Turunkan Emisi Gas, KLHK Terima Gagasan Walhi

Salah satunya membahas tentang pembenahan tata kelola sumber daya alam.

Jumat, 25 Nov 2016 20:13 WIB

Ilustrasi (dok. creative commons)


KBR, Lampung- Pemerintah menerima gagasan simposium internasional Walhi dan Friend of the Erath Internasional dalam pencapaian menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen sampai tahun 2030. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pada Jumat (25/11/2016) memaparkan gagasan itu sesuai dengan program penurunan emisi gas rumah kaca pemerintah. Diantaranya hutan dan argo cultural mencapai 17-23 persen, energi 11-14 persen kemudian dari sampah, industri dan kainnya 0.45 sampai 1.1 persen.

"Indonesia sudah menyatakan komitmenya pada 6 November dan yang penting dalam simposium ini, kita berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 29 persen. Jadi pemerintah menyambut baik tema dan gagasan dari simposium ini," ujarnya.

Salah satu gagasan dalam simposium internasional Walhi adalah membahas tentang pembenahan tata kelola sumber daya alam. Pemerintah harus menghentikan kepercayaan pengelolaan hutan pada korporasi yang justru dianggap tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Gagasan itu juga menyebut pengelolaan hutan sepenuhnya diberikan pada masyarakat sekitar hutan agar dengan sepenuhnya mendapat pengawasan dari pemerintah.

Hutan Alami Rusak
Sementara itu LSM lingkungan hidup Walhi tegaskan hutan alami terancam rusak akibat perkembangan industri skala besar. Perkembangan industri yang menyasar pada hutan tersebut menurut Direktur Nasional Walhi Nur Hayati pada jumat (25/11), adalah industri pertambangan, perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

"Kondisi hutan yang baik terancam dengan izin konsesi dan industri ektraktif. Mereka mengincar hutan alami," katanya.

Untuk itu Walhi menyambut baik kebijakan alokasi 12,7 juta hektare program kehutanan sosial yang bisa memberi manfaat pada masyarakat dengan cara pelestarian hutan. Namun program tersebut harus diiringi dengan pendampingan dan bantuan kepada masyarakat penerima izin kelola jika pemerintah serius menginginkan program perhutanan sosial berhasil.

Sejauh ini menurut Nur akses perizinan skema perhutanan sosial baru terealisasi 1,6 persen di seluruh Indonesia.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.