SP3 Karhutla Riau, Walhi Adukan Hakim Sorta ke KY

"Kalau dibilang dia mengabaikan fakta-fakta persidangan."

Rabu, 23 Nov 2016 17:50 WIB

Aktivis Walhi Riau saat menggelar aksi teribtnya SP3 karhutla Riau (14/09).(Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau akan melaporkan hakin Sorta Ria Neva ke Komisi Yudisial (KY), pekan ini. Deputi Direktur Walhi Riau, Boy Evan Sembiring, menyatakan hakim Sorta diduga melanggar kode etik ketika menolak praperadilan SP3 Karhutla Riau. Kata dia, hakim Sorta tidak memperhatikan fakta persidangan.

"Kalau dibilang dia mengabaikan fakta-fakta persidangan," ungkapnya kepada KBR, Rabu (23/11/2016).

"Dia bilang cuma merujuk pada fakta prosedural-yang ada SPDP selesai sudah- jadi nggak ada relevansinya ketika dia menanyakan beberapa pertanyaan terkait pokok perkara atau pun terkait hal-hal materil perkara," terangnya lagi.

Evan menambahkan, kesimpulan yang diambil hakim Sorta tidak relevan dengan fakta persidangan. Sebab, hakim hanya berpatokan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Padahal tidak ada bukti apakah SPDP sudah dikirimkan atau belum.  "Tidak ada alat bukti ekspedisi di Kejaksaan," katanya.

Saat ini pihaknya sedang mempelajari video rekaman rangkaian sidang selama beberapa hari. Kata dia, pihaknya sedang mencari cuplikan-cuplikan video yang memuat pernyataan hakim Sorta. Kata dia, video itu akan diserahkan sebagai alat bukti ke KY. "Ini untuk memudahkan KY memproses laporan," jelasnya lagi.

Sebelumnya, hakim tunggal Sorta Ria Neva menolak praperadilan SP3 Karhutla yang diajukan Walhi. Hakim berpendapat seluruh prosedur telah dilakukan dengan benar, terlihat dengan telah dikeluarkannya SPDP.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.