Anggaran Minim, Kota Ternate Tak Dapat Pemasukan Dari Tenaga Kerja Asing

Biaya pengurusan sekitar Rp 130 ribu per tenaga kerja asing. Sementara ada sekitar 800an pekerja asing di sana.

Senin, 21 Nov 2016 20:23 WIB

Ilustrasi: tenaga kerja asing di Tual

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Ternate- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Ternate menyebut bakal kehilangan pendapatan dari sektor perpanjangan izin tenaga kerja asing. Pasalnya, pemerintah daerah tak mengakomodir anggaran kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pihak Imigrasi Kota Ternate pada 2017 untuk mendata dan menangani tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Maluku Utara.

Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Ternate Jamrud Lahabato mengatakan para tenaga kerja asing harus membayar 10 dollar atau sekitar Rp 130 ribu per orang untuk pengurusan perpanjangan izin kerja. Kata dia, dengan tak adanya kerja sama itu, mengakibatkan perpanjangan izin kerja bagi tenaga kerja asing dilakukan di Jakarta.

"Yang tak disetujui termasuk salah satunya kegiatan kerja sama dengan imigrasi dan kepolisian untuk penanganan tenaga kerja asing. Itu yang tidak terakomodir. Padahal tenaga kerja asing banyak. Yang beredar di Ternate kan banyak tenaga kerja asing. Contohnya di Kecamatan Obi. Di Obi itu kan harus, misalnya, perda untuk izin perpanjangan kerja asing itu belum, harusnya ke Ternate atau mintanya di Ternate. Tapi tenaga kerja itu harus ke Jakarta," jelasanya kepada wartawan, Senin (21/11/2016).

Jamrud, mengaku pihaknya mengajukan anggaran untuk tahun 2017 senilai Rp 5,9 miliar. Namun, yang diakomodir hanya Rp 3,5 miliar.

Dia mencatat ada 500an orang tenaga kerja asing dari Cina ke kabupaten Halmahera Selatan dan 300an tenaga kerja asing lainnya masuk ke kabupaten Halmahera Timur.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.