Sri Mulyani Sentil Kebiasaan Dosen (Hindari) Bayar Pajak

"Jika tidak berpartisipasi dalam tax amnesti, saya akan cari Anda."

Kamis, 20 Okt 2016 18:51 WIB

Menkeu Sri Mulyani saat menjadi pembicara di UGM. (Foto: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Setjen Kemenkeu)



KBR, Yogyakarta- Di tengah upaya gencar pemerintah mensukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak untuk meningkatkan rasio pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil dosen yang tidak melaporkan pendapatannya dengan jujur ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berbicara dalam seminar "What Motivates Tax Compliance?" di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Sri Mulyani menyampaikan keraguannya terkait pendapatan dosen universitas kondang tersebut.

"Saya ragu Anda (dosen) hanya memiliki satu sumber pendapatan. Karena dosen UGM sangat laris. Mereka melakukan berbagai pekerjaan, tetapi selalu menyebutkan "dosen Gadjah Mada" saja sebagai profesi kepada petugas pajak. Sebenarnya Anda juga mengajar di universitas sebelah, bahkan luar negeri. Mengerjakan riset dimana-mana, serta menjadi pembicara. Honor pembicara saya yakin melebihi gaji tetap dosen," kata Sri Mulyani Indrawati, disambut tawa hadirin, Kamis (20/10/2016).

Menkeu menegaskan, partisipasi pajak merupakan wujud nasionalisme. Meski begitu, Sri Mulyani mengakui rumitnya regulasi pajak di Indonesia menyebabkan sebagian orang memilih menghindari kewajiban membayar.

"Ada penjelasan kenapa negara kesulitan menghimpun pajak. Regulasinya terlalu rumit. Makanya formulir pengampunan pajak juga lebih sederhana. Jika tidak berpartisipasi dalam tax amnesti, saya akan cari Anda," ancamnya.

Di sisi lain, pembenahan DJP terus dilakukan untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Selama ini, tudingan korupsi di badan DJP menjadi alasan klise sebagian orang khawatir pajak yang dibayarkan tidak digunakan dengan semestinya.

"Tidak ada lagi pegawai pajak mengeluhkan gajinya kurang sehingga harus korupsi. Saya ingin lembaga pajak terpercaya dan terhormat. Saya ingin bayar pajak karena tau uang saya akan dipakai untuk tujuan tepat," lanjutnya.

Sebelumnya pemerintah memasang target penerimaan pajak sebesar Rp 1.495,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Jumlah tersebut, sebanyak Rp 1.271,7 triliun berasal dari pajak non migas. Sementara itu, sisanya bersumber dari kepabeanan dan cukai sebanyak Rp 191,2, triliun dan PPH Migas Rp 33 triliun.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Ini Hasil Rapat Bamus DPR soal Perppu Ormas

  • Tim Arkeolog Sumba Berupaya Cetak Kerangka Situs 2800 Tahun
  • LN: Amerika Terapkan Sanksi Baru bagi Pendukung Korea Utara
  • OR: Di Tengah Ketakpastian Draxler Didekati Sejumlah Klub

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.