Hasil Ikan Menurun, Nelayan Kampung Laut Tetap Enggan Alih Profesi

Pendangkalan yang semakin parah di Segara Anakan memicu para nelayan di Kampung Laut, Cilacap beralih profesi menjadi petani.

Sabtu, 08 Okt 2016 15:52 WIB

Ilustrasi: Nelayan di tempat pelelangan ikan. (Foto: Antara)



KBR, Cilacap – Pendangkalan yang semakin parah di Segara Anakan disebut-sebut menjadi salah satu pemicu bagi para nelayan di Kampung Laut, Cilacap untuk beralih profesi menjadi petani. Namun upaya sebagian besar nelayan itu kandas.

Tokoh nelayan di Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Sarmidi menduga, kesulitan alih profesi tersebut lantaran latar belakang budaya maritim yang kuat. Kata dia, ada sejumlah kebiasaan kerja yang berbeda saat sebelumnya menjadi nelayan kemudian beralih ke petani.

Alhasil, hingga kini sebagian besar warga masih bertahan menjadi nelayan kendati profesi ini tak lagi menjanjikan.

Sarmidi melanjutkan, pendangkalan di Segara Anakan membuat hasil tangkapan nelayan menurun. Bahkan dengan kondisi seperti itu, ia memprediksi dalam kurun 20 tahun mendatang, Kampung Laut tak lagi bisa menikmati ikan. Itu sebab ia menyarankan nelayan untuk belajar bertani.

"Semakin kandasnya (mendangkalnya) segara anakan juga semakin mengurangi (hasil tangkapan). Makanya dari sekarang masyarakat harus pintar ganti profesi, disambung dengan profesi yang lain, misalnya pertanian," kata Sarmidi di Cilacap, Sabtu (8/10/2016).

"Tapi banyak yang nelayan yang belum mau pindah. Karena pengertiannya kalau nelayan kan sekali berangkat langsung bawa uang. Kalau petani kan harus menunggu, misalnya satu tahun sekali," imbuhnya.

Baca juga:

Tokoh petani di Ujung Gagak, Jemu Anwar ikut bersuara. Menurut Anwar, keengganan nelayan beralih profesi menjadi petani lantaran lahan di Kawasan Laguna, Segara Anakan masih berupa belukar. Sehingga, warga memerlukan biaya besar untuk membuka lahan di wilayah itu.

"Biayanya sangat besar. Lahan yang timbul itu banyak tumbuhan magrove, seperti nipah, bakau dan api-api," jelas Jemu Anwar.

Kekhawatiran lain, ungkap Jemu, adalah potensi konflik dengan Perhutani. Sebab, lahan timbul tersebut sudah diklaim menjadi milik Perhutani setempat.





Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.