Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Foto: KBR/M. Ridlo)



KBR, Purwokerto– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo   telah berkirim surat   meminta penjelasan dan meminta pertemuan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) September hingga Desember 2016, sebesar Rp336,7 miliar.  Menurut Ganjar  sebelum menunda DAU, Kementerian Keuangan bertemu dulu dengan para kepala daerah provinsi.

Kata dia, kepala daerah memerlukan penjelasan DAU mana yang dilakukan penghematan. Sebab, perubahan anggaran di tengah jalan, seperti sekarang, lebih sulit dan harus melalui perhitungan yang matang.
 
Jika sudah bertemu dengan menteri keuangan, Ganjar  akan menjelaskan soal dana mengendap alokasi umum Jawa Tengah yang tinggi. Sebab, pemotongan DAU ini sesuai penjelasan dilakukan lantaran ada dana APBD yang mengendap pada evaluasi penyerapan anggaran semester pertama kemarin.

"Kami ingin penjelasan sebenarnya, apa yang keliru dari kita. Kalau basisnya dulu kita menjadi tertuduh pengendapan anggaran, kami akan menjelaskan langsung kepada Ibu Sri Mulyani, ‘Bu, kami tidak mengendapkan anggaran lho,’. Nah sekarang dengan adanya pemotongan DAU itu, kita meminta, kalau DAU dipotong di tengah tahun anggaran, kami mau berhitung dulu, itu DAU yang mana. Kalau nanti DAU itu untuk gaji pegawai, siapa yang akan menggaji?  Katanya dipertimbangkan juga, Jawa Tengah itu fiskalnya cukup. Oke, tetapi kalau dilakukan tahun depan sepertinya lebih bijaksana." Keluh Ganjar, Kamis (01/09).

Lebih lanjut Ganjar Pranowo mengusulkan pemotongan DAU ini lebih baik dilakukan pada tahun anggaran 2017. Sebab, rasionalisasi anggaran ini menurut dia harus mengubah seluruh struktur anggaran Jawa Tengah. Salah satu yang menurut dia terganggu adalah belanja pegawai. Sebab, DAU sebagian besar digunakan untuk operasional kantor pemerintahan dan gaji pegawai. Gubernur Ganjar menjelaskan, pemerintah daerah harus melakukan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan.

Kendati belum bertemu dan mendapat penjelasan menteri keuangan, Ganjar mengaku langsung berkoordinasi dengan sejumlah dinas provinsi untuk berupaya menunda beberapa kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting. Misalnya, mengecat gedung, perbaikan gedung dan lain sebagainya. Hasil dari langkah tersebut, ucap Ganjar, hingga triwulan kedua anggaran terpotong hingga 11,1 persen untuk realisasinya.  Dengan begitu, neraca APBD Provinsi Jawa Tengah masih terjaga.

Ganjar mengklaim, pembangunan infrastruktur yang merupakan prioritas pemerintah provinsi tetap bisa dilaksanakan.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!