Pemkab Jombang Anggarkan Rp900 Juta untuk Alat Perekam e-KTP

Daftar antrian warga bisa mencapai ribuan orang setiap harinya.

Jumat, 23 Sep 2016 15:59 WIB

Antisipasi Membludaknya Antrean, Pemkab Jombang Anggarkan Rp. 900 Juta Untuk Beli Alat perekam e-KTP. Foto: KBR/Muji Lestari



KBR, Jombang– Pemerintah Kabupaten Jombang  menganggarkan biaya pembelian alat perekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Perubahan sekitar Rp900 juta.

Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko mengatakan, hal itu untuk merespon desakan warga agar pengurusan data kependudukan bisa dilakukan di tingkatan desa.

Bupati Nyono berharap,  dengan kembali dibukanya layanan petugas di setiap balai Desa nanti, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan data kependudukan dengan cepat.

“Itu lagi kita usulkan, melalui desa-desa atau kecamatan seperti kembali semula itu sudah kita usulkan, bahkan pada perubahan anggaran tahun ini kita meminta anggaran untuk pembelian alat-alat itu berkisar Rp900 juta. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa cepat kita lakukan didalam pelayanan agar tidak sampai antrian banyak”, kata Nyono Suharli, Jumat (23/09/2016).

Beberapa bulan terakhir masyarakat berbondong – bondong mendatangi Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mengurus KTP elektronik. Minimnya ketersediaan alat perekam data mengakibatkan antrean panjang untuk mendapatkan pelayanan dari petugas.  Daftar antrian warga bisa mencapai ribuan orang setiap harinya.

Meski, pihaknya sudah berupaya membuka layanan ekstra di hari Sabtu dan Minggu dan pelayanan di empat Kantor Kecamatan eks pembantu Bupati atau Kawedanan, hal itu masih belum mampu mengatasi antrean di kantor Dinas Dukcapil.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko juga meminta masyarakat tidak panik dan tergesa-gesa dalam mengurus data diri, mengingat batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih cukup panjang hingga tahun depan.

Editor: Malika 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.