Kesimpulan Sementara, Dirnarkoba Bali Bersalah Peras Bandar Narkoba

Hasil didapat setelah Polda periksa anggota-anggotanya hari ini

Rabu, 21 Sep 2016 17:51 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Bali- Polda Bali menyimpulkan sementara Direktur Narkoba Polda Bali, Franky Haryanto Parapat, terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang berkaitan dengan anggaran. Karo Pamial Div Propam Mabes Polri, Anton Wahono menyatakan kesimpulan sementara ini didapat setelah kepolisian meminta keterangan 15 anggota polda Bali hari ini.

"Saya adalah untuk membuktikan bahwa laporan yang saya terima dari masyarakat ini benar-benar suatu pelanggaran kode etik atau pelanggaran tindak pidana," ujarnya.

Franky Haryanto diduga terlibat dalam kasus pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang senilai 50 juta di brangkas Bensat. Selain itu, dia juga melakukan pemerasan tujuh kasus narkoba yang nilainya di bawah 0,5 gram. Franky meminta uang Rp 100 juta kepada pengedar narkoba tersebut. Kemudian satu kasus narkoba dengan WNA asal Belanda, dimintai satu buah mobil fortuner tahun 2016.

Terkait penangkapan ini, Kapolri Tito Karnavian mengapresiasinya. Menurut dia, jajaran dibawahnya mampu menjalankan perintah dia untuk mengawasi anggota dan pejabat kepolisian dalam penindakan kasus narkoba.

Baca juga: Peras Pemakai Narkoba, Tito Dukung Penangkapan Dirnarkoba Polda Bali  

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu