Defisit, Pemkot Balikpapan Pangkas Anggaran Insentif dan BBM

Pemangkasan juga terjadi pada pos untuk biaya snack.

Rabu, 21 Sep 2016 17:51 WIB

Ilustrasi



KBR, Balikpapan– Akibat defisit anggaran ratusan miliar, Pemerintah Kota Balikpapan bakal memangkas insentif, biaya bahan bakar (BBM) pegawai negeri sipil mau pun pejabat. Termasuk juga biaya jamuan untuk tamu di kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kopresi  (Disperindagkop) Kota Balikpapan Doortje Marpaung mengatakan, honor PNS mau pun pejabat bahkan sudah dipangkas. Begitu pun biaya perjalanan dinas dan Jatah BBM pun mulai awal Okltober juga dihapuskan.

Dia mengatakan, para PNS mau pun pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga kini terpaksa harus membawa bekal sendiri dari rumah. Karena biaya untuk snack termasuk jamuan untuk tamu juga sudah dihapuskan.

"Bahwa bagaimana kondisi budget anggaran, pemerintah daerah yang saat ini cukup terganggu. Syukur-syukur baru honor (insentif) kami yang dipotong. Bensin diawal bulan ini tidak ada lagi bahan bakar. Kalau bapak nanti berkunjung ke dinas, kami juga gak ada aqua dan lainnya. Kami bawa bekal dari rumah," kata Dortje Marpaung, Rabu (21/09/2016).

Selain itu sebelumnya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga mengungkapkan, banyak kegiatan mau pun proyek yang terpaksa dirasionalisasi tahun ini bahkan ditunda karena defisit anggaran tersebut. Kondisi itu juga dialami seluruh PNS mau pun pejabat di kabupaten kota maupun Provinsi Kalimantan Timur. 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.