DAU Ditunda, Bupati Rembang: Kita Lumpuh!

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan banyak sektor pendapatan daerah sudah diambil alih pemerintah provinsi maupun pusat. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kegiatan daerah bisa tersendat.

Jumat, 02 Sep 2016 11:52 WIB

Bupati Rembang Abdul Hafidz. (Foto: Musyafa/KBR)



KBR, Rembang – Keputusan pemerintah pusat menunda transfer dana alokasi umum (DAU) pada tahun ini membuat kelabakan pemerintah Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

DAU untuk Kabupaten Rembang sebesar Rp113 miliar semestinya direncanakan untuk belanja pegawai atau gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembangunan infrastruktur.

Baca: Berhemat, Pemerintah Tahan DAU Rp 19,4 T

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan kondisi itu bakal berdampak pada pembangunan dan semakin memperparah keuangan daerah.

Apalagi, sebelumnya banyak sektor pendapatan daerah juga sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Hafidz mengatakan jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kegiatan daerah bisa tersendat.

"Berarti kita sudah tidak punya pendapatan apa–apa. Potensi laut kita, mengacu Undang–Undang 23 tahun 2014, sudah dilimpahkan ke provinsi. Sektor tambang ditarik ke provinsi. Pajak daerah juga nggak boleh. Sudah, kita lumpuh ini. Maka perlu kajian mendalam untuk hidupnya Kabupaten Rembang ke depan," kata Abdul Hafidz, Jumat (2/9/2016).

Baca: Kirim Surat ke Menkeu, Gubernur Ganjar Pertanyakan Penundaan DAU

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan akan melakukan revisi kebijakan umum anggaran pada APBD Perubahan 2016, yang sebelumnya sudah terlanjur masuk ke DPRD.

Meski demikian, Bupati Abdul Hafidz menjamin tidak sampai berdampak pada gaji pegawai negeri sipil.

Sejumlah anggota DPRD Rembang menyesalkan keputusan pemerintah pusat. Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menilai keputusan pemerintah itu mendadak, sehingga program yang telah tersusun, sebagian terpaksa dicoret.

Selain Kabupaten Rembang, ada 18 kabupaten se-Jawa Tengah mengalami penundaan transfer Dana Alokasi Umum.

Baca: DAU Ditunda, Provinsi NTT Korbankan Proyek untuk Bayar Gaji PNS

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.