Darurat Bencana Kekeringan, Pemda NTB Minta Bantuan BNPB

"Yang Lombok Timur memang cukup parah. Untuk itu kita rekomendasi ke BNPB untuk mendapatkan dana rencana sebesar Rp 20 milyar. "

Rabu, 14 Sep 2016 20:34 WIB

Ilustrasi (foto: KBR/Musyafa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Mataram- Pemprov Nusa Tenggara Barat mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran tersebut, khusus untuk mengatasi bencana kekeringan di kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Terdapat 12 desa yang terdampak bencana kekeringan di Lotim. Dari jumlah itu, sebanyak tujuh desa dalam kondisi kekeringan parah. Sementara sisanya dalam kondisi kekeringan ringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum  mengatakan, selain Lotim, ada tiga kabupaten lainnya yang juga mengalami kekeringan parah, yakni Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kabupaten Bima. Sejauh ini baru Lotim yang sudah mengajukan bantuan anggaran kepada Pemprov NTB. Namun demikian, ke empat pemerintah daerah tersebut sudah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan di masing-masing wilayahnya.

"Yang Lombok Timur memang cukup parah. Untuk itu kita rekomendasi ke BNPB untuk mendapatkan dana rencana sebesar Rp 20 milyar. Namun hasil pantauan kami sejauh ini belum keluar. Untuk Lombok Timur saja sudah diajukan sekitar tiga minggu yang lalu untuk penanganan bencana. Kalau yang lain belum, kan tergantung kondisi daerah. Daerah yang minta, yang baru kita dapatkan angkanya cuma Lombok Timur saja.” Katanya.

Ia mengatakan, bencana kekeringan ini selalu terjadi tiap tahunnya. Oleh sebab itu, Pemprov NTB berencana untuk melakukan beberapa langkah agar bencana kekeringan ini tidak terus menerus terjadi. Ke depan, pola penanganan bencana kekeringan ini akan dilakukan melalui beberapa cara, seperti melakukan water treatment, pipanisasi, sumur bor dan langkah terakhir adalah pendistribusian air bersih.

“ Selama ini kan drop air aja yang dilakukan sehingga kekeringan terus terjadi, tapi perlu upaya kongkret," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.