Angka Kemiskinan di Bogor 220 Ribu, Wakil Wali Kota: Gak Bener Itu!

Pemkot mengklaim tidak menyampai 29 ribu keluarga

Senin, 19 Sep 2016 21:48 WIB

Ilustrasi: seorang ibu yang sedang duduk di depan rumah gubugnya (Foto: kemenag.go.id)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Bogor- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menampik data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) soal angka kemiskinan di Kota Bogor. Data dari TNP2K menyebutkan rumah tangga miskin dari semua kategori di Kota Bogor ada 220 ribu.

Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman menyatakan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015, angka rumah tangga miskin yang diambil dari data BPS tahun 2011, hanya ada 49.522.

"Memang kita sepakat, updating data itu penting. Karena dinamika penduduk begitu cepat bertambahnya. Akan tetapi, kalau lah kriteria penentuan kemiskinan ini menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan perbedaannya, saya rasa ini persoalan sendiri yang harus diselesaikan dulu," katanya saat berbincang dengan KBR, Senin (19/09/2016) sore.

Usmar menjelaskan, dirinya merasa data yang dirilis TNP2K masih harus disamakan lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Bogor. Dirinya pun menampik jika jumlah rumah tangga miskim di Kota Bogor masih tinggi.

"Terutama pada kriteria desil 1 atau rumah tangga yang sangat miskin, data kita tidak sampai 29 ribu keluarga," jelasnya.

Meski ada data yang dirilis TNP2K, lanjut Usmar, Pemkot Bogor masih tetap mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) no 6 tahun 2015 tentang RPJMD. Dimana pengentasan kemiskinan masuk dalam enam prioritas pembangunan.

"Dan target kita rata-rata penurunan itu ada di angka 2 persen per tahun," pungkasnya.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing