#12tahunMunir, Sahabat Desak Pemerintah Umumkan Hasil TPF

"Bahwa selama 12 tahun ini ternyata, kasus pembunuhan Munir tak selesai. Kasus yang dulu ditangani oleh almarhum Munir. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia juga tak terselesaikan. "

Rabu, 07 Sep 2016 18:21 WIB

Ziarah memperingati 12 tahun pembunuhan pejuang HAM Munir Said Thalib. (Foto: KBR/Zainul A.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Batu– Puluhan Sahabat Munir menggelar ziarah dan doa bersama di makam Munir Said Thalib di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Sisir, Kota  Batu, Jawa Timur. Mereka berharap di 12 tahun pasca pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia itu, bisa terungkap siapa aktor intelektualnya.
 
Juru Bicara Omah Munir, Heni Rochmawati mengatakan, ziarah dan kirim doa ini merupakan rangkaian peringatan 12 tahun dibunuhnya Munir sekaligus pengingat bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap.

“Merawat ingatan, agar kita semua tetap ingat. Semua pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan perjuangan dari seorang Munir. Bahwa selama 12 tahun ini ternyata, kasus pembunuhan Munir tak selesai. Kasus yang dulu ditangani oleh almarhum Munir. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia juga tak terselesaikan. Setelah 12 tahun ini, kami mengharapkan ada setitik cahaya,” kata Heni di Kota Batu, Rabu (7/9).

 
Menurut para Sahabat Munir ini, pengungkapan kasus pembunuhan Munir belum selesai. Karena itulah beberapa saat lalu, Suciwati istri   Munir mengajukan gugatan sengketa ke Komisi Informasi Publik. Tujuannya, agar hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) pertama dan kedua dibuka ke publik.
 

Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM tewas di atas pesawat dalam perjalanan menuju Amsterdam Belanda pada 7 September 2005. Setiap tahun, para Sahabat Munir menggelar berbagai aksi peringatan termasuk ziarah ke makam.

 
Di Kota Batu, ada sejumlah kegiatan lain juga akan digelar seperti pemutaran film di Omah Munir. Rencananya, Kamis 8 September besok juga ada aksi kamisan se Malang Raya. Aksi kamisan ini sebelumnya telah dimulai di Jakarta dan Bandung hingga ke 12 daerah lainnya termasuk Malang. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.