Pesawat Air Born Rusak, Penerbangan Ke Perbatasan Nunukan Terhenti

"Yang satu itu helikopter stay. Kan ndak mungkin kita minta helkopter. Paling kalaupun emergency saya meminta sementara untuk dipakai,“

Selasa, 23 Agus 2016 13:41 WIB

Penerbangan ke wilayah perbatasan Kecamatan Krayan kabupaten Nunukan macet 2 minggu ini karena pesawat Born Air rusak. (Foto: KBR/Adhima S.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Nunukan– Penerbangan bersubsidi ke wilayah perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terhenti  selama setengah bulan lebih. Penyebabnya kerusakan pada pesawat Air Born yang melayani rute ke wilayah perbatasan.

Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) kerjasama antara Air Born dengan Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Andi Joni mengatakan, meski memiliki 2 pesawat cadangan 1 twin otter dan 1 heli, namun pihak perusahaan tidak bisa menggunakan   karena digunakan untuk  melayani penerbangan di tempat lain.

“Persyaratan untuk memiliki ijin terbang itu harus 3 pesawat. Jadi yang satu dipakai Tanjung Bara Balikpapan, yang satu itu helikopter stay. Kan ndak mungkin kita minta helkopter. Paling kalaupun emergency  saya meminta sementara untuk dipakai,“ ujar Andi Joni,  Selasa (23/08/2016)

Andi Joni   akan melayangkan surat peringatan kepada perusahaan penerbangan Air Born terkait macetnya penerbangan ke wilayah perbatasan kecamatan Krayan.

Pada  2016 Air Born memiliki kuota sebanyak 520 kali penerbangan, namun hingga akhir  Juli   baru melaksanakan kurang dari 100 kali penerbangan. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menganggarkan hingga 6 milyar rupiah untuk mensubsidi penerbangan ke kecamatan Krayan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.