Mensos Resmikan e-Warong di Solo

Pemerintah mengklaim harga barang kebutuhan di e-Warong lebih murah

Jumat, 19 Agus 2016 21:37 WIB

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa serahkan simbolis kartu e-warong bagi warga miskin di Solo (Yudha Satriawan/KBR)

KBR, Solo- Solo menjadi daerah ke-8 yang menjadi lokasi pelaksanaan program kartu elektronik  berbasis non-tunai warung gotong royong atau e-warong, voucher pangan bagi warga miskin.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, saat meresmikan program e-warong di Solo mengatakan pemegang kartu tersebut adalah warga miskin yang sudah dibuatkan rekening oleh pemerintah untuk mempermudah transfer dana bantuan sosial agar tepat sasaran. Menurut Khofifah, pemegang kartu ini bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan sembilan bahan pokok di warung sekitarnya yang sudah ditunjuk pemerintah dan lebih murah dibanding harga pasar.

"Warga miskin pemilik kartu elektronik ini akan mudah dan terbiasa menggunakannya. Mirip kartu ATM. Dana bantuan sosial akan ditransfer secara berkala. Misal di kartu ada dana Rp 105 ribu, pemilik kartu bisa datang ke e-warong terdekat dan membeli kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, dan sebagainya," katanya kepada wartawan di Solo, Jumat (19/08/2016).

"Harga jauh dibawah harga pasar. Beras di pasaran harga Rp 13-14 ribu per kilogram, di e-warong bisa Rp 9 ribu per kilogram karena dipasok langsung oleh Bulog. Begitu juga minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga nanti ke depan gas elpiji 3 kilogram. Sisa dana yang ada akan diakumulasi terus dan bisa jadi tabungan," tambahnya.

Lebih lanjut Mensos Khofifah menegaskan bansos  ini tidak ada potongan dari siapapun.

Selain Solo, sejumlah daerah yang sudah menjalankan program ini antara lain Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Makassar, Padang, Surabaya, dan Jakarta.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Mendagri: Fraksi Yang Tak Terima Silakan ke MK

  • Setengah Calon Haji Cilacap Beresiko Tinggi
  • Kabar Kematian Chester Bennington Buat Geger Dunia Maya
  • Liverpool Tolak Tawaran Barcelona untuk Countinho

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.