Anies-Sandi Menang Pilkada, Ketua KPUD Minta Anggaran Khusus

"Adanya penambahan anggaran diharapkan bisa memperbaharui sistem updating dengan lebih baik," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno.

Jumat, 05 Mei 2017 23:17 WIB

Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno memegang SK KPU yang resmi menetapkan pasangan Anies-Sandi sebagai pemenang Pilkada DKI 2017 di kantor KPUD Jakarta, Jumat (5/5/2017


KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pemenang dan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih hasil Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penetapan dilakukan di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.

"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta 5 April 2017," begitu bunyi keputusan yang dibacakan anggota KPU DKI Jakarta Betty Epsilon, Jumat (5/5/2017).

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan semua proses yang sudah dilalui sejak awal pendaftaran pasangan calon hingga penghitungan suara diselenggarakan dengan aman dan lancar.

Sumarno mengatakan dalam proses penetapan tersebut, KPUD telah melakukan rapat khusus dengan semua pihak yang terkait. Surat keputusan KPU DKI Jakarta itu, kata Sumarno, akan segera diserahkan ke DPRD DKI Jakarta untuk proses pengesahan dan pelantikan gubernur DKI Jakarta yang baru pada Oktober mendatang.

Usai pengesahan hasil Pilkada DKI Jakarta, Sumarno berharap pasangan Anies-Sandi selanjutnya memperhatikan kesejahteraan petugas KPU, dengan meminta penambahan anggaran dalam beberapa hal terkait fasilitas dan agenda mendatang.

"Terkait pendidikan pemilih selama ini, pendidikan pemilu seiring tahapan pilkada seharusnya dilakukan sepanjang masa. Sehingga pada saat dilakukan pemilu kita memiliki pemilih yang cerdas. Maka dari itu kami minta ada anggaran khusus, karena kita masih akan menghadapi pemilihan lainnya," kata Sumarno.

Ia juga meminta agar anggaran untuk KPU bisa bersumber dari dana APBD DKI. Dengan begitu, kata Sumarno, bukan hanya masalah fasilitas dan program pendidikan yang diperhatikan, tetapi program pembaharuan data masyarakat bisa diperbarui supaya tidak ada lagi masalah tentang identitas pemilih.

"Daftar pemilih juga harus di-update, karena setiap penyelenggaraan pemilu selalu menjadi masalah. Maka adanya penambahan anggaran diharapkan bisa memperbaharui sistem updating dengan lebih baik," kata Sumarno.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Saksi Kunci Ungkap Pelaku Penganiayaan La Gode

  • Menko Luhut Sebut Turunnya Perekonomian Bali Akibat Keliru Tentukan Status Gunung Agung
  • KPAI: Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Masih Tertinggi
  • Jurnalis di-PHK Tanpa Pesangon, PT Pikiran Rakyat Didenda Ganti Rugi Rp141 Juta

Dan tentu saja di akhir tahun dan menjelang akhir tahun, selalu ada yang baru dan berbeda yang akan dipersembahkan Alfamart pada para pelanggannya.