Anies-Sandi Menang Pilkada, Ketua KPUD Minta Anggaran Khusus

"Adanya penambahan anggaran diharapkan bisa memperbaharui sistem updating dengan lebih baik," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno.

Jumat, 05 Mei 2017 23:17 WIB

Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno memegang SK KPU yang resmi menetapkan pasangan Anies-Sandi sebagai pemenang Pilkada DKI 2017 di kantor KPUD Jakarta, Jumat (5/5/2017


KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pemenang dan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih hasil Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penetapan dilakukan di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.

"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta 5 April 2017," begitu bunyi keputusan yang dibacakan anggota KPU DKI Jakarta Betty Epsilon, Jumat (5/5/2017).

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan semua proses yang sudah dilalui sejak awal pendaftaran pasangan calon hingga penghitungan suara diselenggarakan dengan aman dan lancar.

Sumarno mengatakan dalam proses penetapan tersebut, KPUD telah melakukan rapat khusus dengan semua pihak yang terkait. Surat keputusan KPU DKI Jakarta itu, kata Sumarno, akan segera diserahkan ke DPRD DKI Jakarta untuk proses pengesahan dan pelantikan gubernur DKI Jakarta yang baru pada Oktober mendatang.

Usai pengesahan hasil Pilkada DKI Jakarta, Sumarno berharap pasangan Anies-Sandi selanjutnya memperhatikan kesejahteraan petugas KPU, dengan meminta penambahan anggaran dalam beberapa hal terkait fasilitas dan agenda mendatang.

"Terkait pendidikan pemilih selama ini, pendidikan pemilu seiring tahapan pilkada seharusnya dilakukan sepanjang masa. Sehingga pada saat dilakukan pemilu kita memiliki pemilih yang cerdas. Maka dari itu kami minta ada anggaran khusus, karena kita masih akan menghadapi pemilihan lainnya," kata Sumarno.

Ia juga meminta agar anggaran untuk KPU bisa bersumber dari dana APBD DKI. Dengan begitu, kata Sumarno, bukan hanya masalah fasilitas dan program pendidikan yang diperhatikan, tetapi program pembaharuan data masyarakat bisa diperbarui supaya tidak ada lagi masalah tentang identitas pemilih.

"Daftar pemilih juga harus di-update, karena setiap penyelenggaraan pemilu selalu menjadi masalah. Maka adanya penambahan anggaran diharapkan bisa memperbaharui sistem updating dengan lebih baik," kata Sumarno.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR