Gabungan Ormas di Cilacap Desak Pembubaran Organisasi Anti-Pancasila

Sejumlah Organisasi Massa (Ormas) di Cilacap mendesak pemerintah segera membubarkan ormas-ormas yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Minggu, 09 Apr 2017 18:59 WIB

Ilustrasi: Ratusan anggota Banser NU dan GP Ansor Cilacap saat menggelar aksi tolak HTI dan ide pendirian negara Islam di Indonesia. (Foto: Muh Ridlo/KBR)


KBR, Cilacap – Sejumlah Organisasi Massa (Ormas) yang tergabung dalam Forum Ormas Cilacap Pengawal Pancasila (Formaci-PP) mendesak pemerintah dan aparat keamanan menindak tegas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Ormas lain pengusung gerakan khilafah dan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ketua Formaci-PP Cilacap Taufik Hidayatullah mengatakan, gabungan ormas ini juga meminta Bupati dan DPRD Cilacap menyusun regulasi berisi larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa.

Tak hanya itu, Formaci-PP juga berencana melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan pihak lain terkait permintaan pembubaran ormas-ormas yang berseberangan dengan nilai Pancasila.

"Hari Senin (10/4/2017), insyaallah kami kirimkan surat kita kirimkan ke Presiden. Yang dilengkapi stempel dan tanda tangan seluruh ormas yang bergabung," kata Taufik Hidayatulloh, saat dihubungi KBR dari Cilacap, Minggu (9/4/2017).

Dia mengungkapkan, apabila ormas intoleran dan radikal itu dibiarkan maka akan berpotensi membahayakan kerukunan umat.

Baca juga:

Taufik pun melanjutkan, Sabtu (8/4/2017) kemarin, ratusan anggota Formaci-PP Cilacap yang terdiri atas Banser NU Cilacap, GP Ansor, Pemuda Pancasila, GMBI, FKUB, Pospera, FKPPI, FPBI, FMLI, Lembaga Dakwah NU, PMII dan sejumlah organisasi lainnya juga menggelar Apel Siaga Pancasila. Tujuannya,  untuk menegaskan komitmen menjaga empat pilar kebangsaan.

Lebih lanjut dia juga mempertanyakan keseriusan sikap pemerintah yang terkesan tak tegas mengantisipasi tindakan intoleran.

"Ya kami menilai seperti itu (tidak serius). Soal pemerintah beralibi kembali, belum ada tindakan yang mengarah itu misalnya, itu alibi yang kami dengar dari dulu."

Padahal, menurutnya, kini gerakan tersebut tak hanya sebatas ide melainkan sudah mengarah ke kampanye. Kata Taufik, hal tersebut ditunjukkan dengan maraknya pemasangan atribut bernada dukungan terhadap khilafah. Selain itu, tambahnya, paham radikal juga mulai menyusup ke sejumlah sekolah di Cilacap.

"Ide bagaimana? orang mereka menyebarkan pamflet, menyebarkan spanduk, mengonsolidasi aksi 311, 212, 313. Itu kan konsolidasi politik yang dilakukan oleh kelompok mereka. Tidak menghargai keberagaman Indonesia," tukas Taufik.

Baca juga:

Taufik Hidayatulloh yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilacap pun mengemukakan, paham radikal di kabupaten ini cenderung mudah masuk lantaran budaya masyarakat pesisir yang lebih permisif terhadap paham baru. Bahkan kata dia, seringkali masyarakat tak mau ambil pusing dengan kegiatan kelompok baru.

Untuk itu, dia meminta agar tokoh masyarakat dan tokoh agama turut membendung gerakan radikal dan intoleran yang belakangan tampak masif di Cilacap. Kondisi ini, menurut Taufik, bisa memicu gerakan lain yang lebih berbahaya seperti terorisme.

Taufik berpendapat, gagasan pendirian negara khilafah menjadi salah satu pemicu sulit diberantasnya terorisme di Indonesia. Kelompok-kelompok radikal itu, kata dia, berjejaring baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Ikhwanul Muslim (IM), dan Jamaah Islamiyah (JI).




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1