Dana Desa Belum Cair, Pembangunan Desa di Cilacap Macet Total

Hingga saat ini banyak pula desa yang belum selesai menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017. Hal itu menyebabkan pemerintah daerah tak berani mencairkan dana desa.

Jumat, 07 Apr 2017 21:45 WIB

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia APDESI Cilacap Teguh Budi Suhartono. (Foto: Muh Ridlo/KBR)


KBR, Cilacap – Program pembangunan desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah macet total akibat belum cairnya Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD/DAD).

Belum cairnya DAD/DAD juga menyebabkan kepala desa beserta perangkat desa belum menerima gaji bulanan hingga April tahun ini.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Kabupaten Cilacap, Teguh Budi Suhartono mengatakan dana desa tak bisa dicairkan lantaran banyak desa yang belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembangunan 2016.

Selain itu, kata Teguh, hingga saat ini banyak pula desa yang belum selesai menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017. Hal itu menyebabkan pemerintah daerah tak berani mencairkan dana desa.

Kondisi itu, kata Teguh Budi, turut mempengaruhi desa-desa lain yang sudah menyelesaikan SPJ 2016 dan RAPBDes 2017. Desa-desa yang sudah menyelesaikan kewajibannya tetap tidak bisa menjalankan program pembangunan fisik. Beruntung dampaknya tidak sampai menghambat pencairan biaya operasional seperti tagihan listrik, telepon dan air.

"Banyak desa yang belum menyelesaikan LPJ 2016 maupun RAPBDes. Bahkan sampai sekarang pun saya yakin masih ada desa yang belum menyelesaikan RAPBDes," kata Teguh Budi Suhartono, di Sidareja, Jumat (7/4/2017).

Baca juga:


Teguh yang juga menjabat Kepala Desa Sidareja, di Cilacap mengatakan karena gaji belum diterima, maka banyak perangkat desa yang berutang untuk membiayai hidup sehari-hari. Tidak hanya itu, kata Teguh, perangkat desa juga ada yang mulai bekerja sambilan di bidang lain.

"Karena aparat desa tidak diketahui secara pasti, kapan gaji mereka akan dibayarkan," kata Teguh.

Teguh mengatakan semestinya pemerintah daerah bisa segera mencairkan Dana Desa bagi wilayah yang sudah menyelesaikan RAPBDes dan SPJ 2016. Begitu juga tentang gaji perangkat desa, Teguh menyarankan agar pemerintah menyelesaikan masalah itu supaya tidak mengganggu kinerja para perangkat desa.

Teguh menambahkan, dalam waktu dekat Apdesi Cilacap akan menemui dengan Bupati Cilacap dan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu