Kadishub NTB: Ojek Online Tak Bisa Dicegah Karena Tuntutan Pasar

Pergub akan mengatur keberadaan ojek online

Jumat, 31 Mar 2017 20:58 WIB

Ilustrasi: konvoi damai ojek online di Tangerang, (11/3/2017). Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Mataram- Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku tidak bisa mencegah operasional ojek online karena merupakan tuntutan pasar. Namun demikian, Dishub akan membuat regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur operasional ojek berbasis aplikasi ini sehingga tidak menimbulkan persoalan.

Kepala Dishub Provinsi NTB, Lalu Bayu Windia di kantor gubernur  NTB, Jumat (31/3) mengatakan, pihaknya sedang menyusun Pergub yang mengatur tentang kouta ojek online yang boleh beroperasi, termasuk soal tarif. Yang jelas, lanjutnya, semua syarat dan ketentuan yang berlaku pada ojek konvensional juga akan berlaku bagi ojek online.

"Tentang angkutan kendaraan bermotor online, itu kita akan menyusun Pergub terkait dengan kuota jumlahnya yang diperbolehkan, kemudian tarif batas dan bawah, kemudian dia harus memenuhi semua syarat ketentuan sebagaimana syarat kendaraan konvensional. Dan wilayah operasi nanti akan ditentukan. Itu merupakan kewenangan gubernur menurut Permenhub. Kalau wilayah operasinya apakah di hany Kota saja atau kota sampai di bandara," katanya, Jumat (31/3/2017).

Ditambahkan Bayu, pengaturan operasional ojek online ini dilakukan agar persaingan dengan ojek konvensional berlangsung dengan sehat. Sehingga keberadaan ojek online ini tidak mematikan ojek konvensional yang sudah lebih dahulu muncul.

Dari informasi yang diterima Dinas Perhubungan, untuk ojek online atau berbasis aplikasi baru ada lima kelompok usaha di Kota Mataram. Dua diantaranya beroperasi sebagai kurir yang mengantar barang dan sisanya sebagai ojek.

"Kita akan atur nanti, hari ini kita akan undang semua Kasatlantas, Dishub Kabupaten Kota kemudian YLKI, ojek pangkalan. Alangkah indahnya ojek konvensional ini bergabung dengan online karena dia tetap beroperasi konvensional kalau punya langganan dan dapat tambahan order dari aplikasi itu," ujarnya.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR