12 Tahun di Pengungsian, Ahmadiyah di Transito Mataram Tolak Ikut Transmigrasi

"Lebih baik rumah khusus itu saja, kalau memang disuruh nunggu, nunggu saja,”

Jumat, 23 Feb 2018 13:30 WIB

Aktivitas pengungsi Ahmadiyah membuat pisang sale di Asrama Transito, Mataram, NTB. (Foto: KBR/Zainudin S.)

KBR, Mataram- Pengungsi Ahmadiyah   di Asrama Transito Majeluk Kota Mataram menolak  diikutsertakan dalam program transmigrasi. Jemaat Ahmadiyah yang sudah 12 tahun mengungsi itu   lebih tertarik pada opsi rumah khusus yang ditawarkan oleh pemerintah.

Erni, seorang pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito   mengatakan, keluarganya memilih tetap tinggal di Lombok.

“Kalau masalah tawaran transmigrasi, rumah susun saya belum tahu. Soalnya saya  ikut suami saja. Katanya sih lebih baik rumah khusus itu saja, kalau memang disuruh nunggu, nunggu saja,” kata Erni, Kamis (22/2).

Erni mengatakan, pengungsi Ahmadiyah di Transito Majeluk selama ini tak pernah mendapatkan bantuan layaknya pengungsi. Selain itu, subsidi bagi warga miskin  seperti beras sejahtera, kompor gas 3Kg gratis, kartu pintar dan bantuan sosial lainnya tak pernah didapatkan. 

Sebelumnya, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, sekitar 144 jiwa jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito akan segera mendapatkan bantuan sosial. Setelah pemerintah menerima data pengungsi, Kantor Sekretariat Kepresidenan akan menyerahkan data tersebut kepada Kementerian Kesehatan untuk  pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kemudian ke Kementerian Pendidikan agar anak-anak di tempat penampungan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kementerian Sosial untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pemerintah juga menawarkan  tinggal di Rusunawa, transmigrasi atau tinggal di rumah khusus yang dibuat pemerintah pusat. Namun sejauh ini belum dijelaskan, dimana lokasi rumah khusus tersebut dibangun.

Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Saiful Mukmin,  mengatakan, tahun ini, jatah Provinsi NTB untuk program transmigrasi dari pemerintah pusat sebanyak 15 kepala keluarga. Diharapkan  warga Ahmadiyah bisa mendapatkan program tersebut.

“Kemarin waktu kita mengadakan pertemuan ( dengan pemerintah pusat), kan untuk jatah NTB itu kan ada 15 kepala keluarga yang tentunya itu kan untuk penempatan di Indonesia. Nanti bagaimana hasil komunikasi dan kesepakatan. Yang 15 KK jatah provinsi NTB  memang itu yang diprioritaskan. Cuma nanti tergantung hasil sosialisasi yang kita sampaikan kepada mereka. Ini menjadi skala prioritas," katanya.

Tahun ini, daerah tujuan transmigrasi warga NTB adalah Sulawesi. Ketika sudah ada di tempat transmigrasi, warga akan mendapatkan sejumlah fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Diantaranya adalah mendapatkan lahan pekarangan, rumah,  serta jatah hidup selama satu tahun. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.