Alasan Suku Amungme Minta Freeport Tetap Beroperasi di Mimika

“Selama ini kami pikir belum mendapatkan apa-apa yang merupakan hak sebagai pemilik atas tanah dan sungai"

Sabtu, 25 Feb 2017 14:00 WIB

Ilustrasi: Tambang Freeport di Papua. (Foto: Antara)


KBR, Jayapura– Pemilik hak ulayat  tanah areal tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), masyarakat  Amungme meminta pemerintah tetap mengizinkan perusahaan tambang emas asal Amerika itu  tetap beroperasi di Kabupaten Mimika, hingga 2021 sesuai dengan Kontrak Karya yang saat ini berlaku. Direktur Lembaga Masyarakat  Adat Amungme (Lemasa) Odizeus Beanal mengatakan usai 2021 nanti, jika pemerintah ingin mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), proses ini tetap harus melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat tanah.

Odizeus Beanal mengatakan permintaan pemerintah untuk saham 51% yang harus dimiliki dari PTFI, juga harus disesuaikan dengan tanah dan sumber daya alam yang telah dirusak oleh PTFI selama 50 tahun beroperasi di Bumi Amungsa Mimika.

“Selama ini kami pikir belum mendapatkan apa-apa yang merupakan hak sebagai pemilik atas tanah dan sungai. Dengan kerusakan yang sudah terjadi  selama 50 tahun di Bumi Mimika, Amungsa itu. Kami ingin menanyakan kepada pemerintah  apakah kami punya hak bisa diakomodir atau tidak, apakah kami hanya penjaga  saja di Mimika, kami cuma menjaga gunungnya, lahannya untuk dieksploid oleh pemerintah dan juga perusahaan,” ujar Direktur Lembaga Masyarakat  Adat Amungme (Lemasa) Odizeus Beanal.
 
Odizeus menambahkan, walaupun menyetujui perubahan dari kontrak karya menjadi IUPK, masyarakat pemilik hak ulayat areal PTFI juga meminta kepastian  apakah ada  keuntungan yang didapat sebagai pemilik hak ulayat  tanah. Kata dia,  selama ini kemiskinan terus terjadi di Mimika.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas

  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Jepang Jadi Pendana Kereta Semi-Cepat Jakarta-Surabaya

  • KLHS Pegunungan Kendeng Rampung Disusun
  • KKP Klaim 3 Tahun Belakangan Stok Ikan Meningkat
  • KPU: Belum Ada Bakal Pasangan Calon Pilkada Kota Bandung yang Lengkapi Persyaratan

Satu keluarga bisa jadi kesulitan makan, yang lain punya kelebihan makanan.