Pemkot Balikpapan Dukung Warga Tolak FPI

FPI pernah mengajukan dan akan mendeklarasikan di Balikpapan. Namun Wali Kota Balikpapan sebelumnya menolak, dengan berbagai pertimbangan, terutama terkait kondisi keamanan daerah.

Selasa, 10 Jan 2017 15:43 WIB

Aksi kelompok FPI di Jakarta, Jumat (14/10/2016), menuntut agar Gubernur DKI Jakarta dihukum atas tuduhan penistaan agama. (Foto: ANTARA)


KBR, Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan Kalimantan Timur Rahmad Masud memastikan ormas Front Pembela Islam (FPI) belum terdaftar di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan.

Rahmad mengatakan Pemerintah Kota Balikpapan memahami jika ada penolakan dari masyarakat terkait kabar bakal terbentuknya FPI di wilayah itu. Dia juga sepakat menolak, jika ormas FPI membuka cabang di Balikpapan.

Rahmad menyebutkan sebenarnya beberapa tahun lalu, FPI pernah mengajukan dan akan mendeklarasikan di Balikpapan. Namun Wali Kota Balikpapan sebelumnya menolak, dengan berbagai pertimbangan, terutama terkait kondisi keamanan daerah.

"Banyak pertimbangan. Bukan berarti dia (FPI) tidak bertujuan baik. Niatnya mungkin baik, tapi karena ada penolakan, karena kondisi di Balikpapan menjadi tidak kondusif, ya pasti itu di pending (ditunda) dulu. (Kalau ada pengajuan FPI?) Bukan hanya FPI, saya pikir ormas-ormas yang lain, yang tidak membuat kondusifitas di Balikpapan itu juga harus dibubarkan," kata Rahmad Mas’ud, Senin (9/1/2017).

Baca: Kontras: Bawa FPI ke Jalur Pidana   

Sebelumnya, ratusan orang dari berbagai organisasi di Balikpapan, seperti Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK), Gerakan Pemuda (GP) Ansor NU, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan melakukan aksi damai di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Balikpapan.

Aksi itu untuk menolak rencana pembentukan ormas FPI di Balikpapan, maupun perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di daerah itu. Mereka beranggapan kehadiran FPI justru akan membuat situasi keamanan Kota Balikpapan terganggu, mengingat sepak terjang FPI maupun GNPF-MUI selama ini yang membuat ketegangan hubungan di masyarakat.

Kelompok ormas penolak FPI itu bertemu Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud dan meminta komitmen Pemerintah Kota Balikpapan agar melarang kehadiran FPI. Mereka mendengar FPI berencana mendeklarasikan perwakilan di Balikpapan dalam waktu dekat.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.