Antisipasi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, BI Sulut Pantau Money Changer

"Jangan sampai dijadikan alat pencucian uang atau menjadi suport pendanaan teroris,”

Kamis, 12 Jan 2017 17:43 WIB

Ilustrasi (sumber: Setkab)


KBR, Manado- Bank Indonesia perwakilan Sulawesi utara mengawasi tempat penukaran uang. Kata Deputi Direktur Perwakilan Bank BI Sulut, A Yusnang langkah itu untuk memantau kemungkinan pendanaan  terorisme dan pencucian uang dalam transaksi keuangan di daerah.

“Money changer setiap waktu kita lakukan audit transaksi keuangannya jangan sampai dijadikan alat pencucian uang atau menjadi support pendanaan teroris,” ujar Deputi Direktur Perwakilan Bank BI Sulut, A Yusnang,  Kamis (12/01).

A Yusnang, pengawasan transaksi bisa dilakukan kalau money mhanger memiliki izin operasi.   Kata dia, kecurigaan bisa diarahkan bila ada yang melakukan penawaran di luar profil. Artinya penukaran valas di luar kemampuan,   bisa dicurigai sebagai  pelaku teror atau koruptor.

Tambah Yusnang, BI tak bisa memantau penukaran uang yang tak berizin. Karena itu dia meminta   semua   Money Changer untuk mengurus izin dan  melaporkan kegiatannya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu