Jakarta Tetap Ibu Kota, PKS: Bukan Menolak Pembangunan

"Dan garis bawahnya ketika PKS mengangkat ibu kota tetap DKI Jakarta, itu PKS bukan menolak Penajam Paser Utara untuk dibangun."

KBR, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bukan menolak pembangunan Penajam Paser Utara untuk menjadi ibu kota baru. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan, partainya justru akan mengusulkan pembangunan merata di belasan daerah lain di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Mardani merespons narasi partainya yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dengan catatan kalau ternyata kesepakatannya berubah, terus sudah berjalan mudaratnya (keburukan) lebih banyak, ya kita mungkin bisa melakukan perubahan. Namanya undang-undang kan tidak ada yang tidak bisa diubah. Dan garis bawahnya ketika PKS mengangkat ibu kota tetap DKI Jakarta, itu PKS bukan menolak Penajam Paser Utara untuk dibangun, justru akan diusulkan 12 pusat pertumbuhan ekonomi baru, ketimbang cuma satu yang IKN," ujar Mardani kepada KBR, Minggu (27/11/2023).

Mardani menekankan, PKS tetap mengusulkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pertumbuhan ekonomi.

"Jakarta tetap ibu kota itu kampanyenya PKS. Sedangkan Mas Anies sendiri menyertakan ada catatan terhadap IKN, tetapi selama dia adalah produk undang-undang maka dia akan menjalankan," jelas Mardani.

Baca juga:

• Janji Jokowi: 20 Persen Biaya Pembangunan IKN Gunakan APBN
• Mengapa Investor Asing Belum Mau Berinvestasi di IKN?

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai Jakarta masih layak menyandang status ibu kota.

"PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," ujar Syaikhu saat acara "Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024" di Depok, Minggu (26/11/2023).

PKS menjadi partai yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dalam beberapa kesempatan, Anies kerap kali melontarkan kritik terhadap pembangunan IKN.

Editor: Wahyu S.

• IKN
• Ibu Kota Nusantara