Mengapa Investor Asing Belum Mau Berinvestasi di IKN?

"Sebelumnya, Jokowi mengaku menyetop sementara investasi asing ke IKN."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan Jokowi di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi (KTT APEC) di San Francisco, California, Amerika Serikat.

"Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, makin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti. Pasti akan masuk," kata Jokowi, Kamis (16/11/2023).

Sebelumnya, Jokowi mengaku menyetop sementara investasi asing ke IKN. Alasannya, Jokowi ingin mengutamakan investor dalam negeri.

Padahal saat itu, dia mengeklaim ada ratusan investor yang tertarik menanamkan modal di IKN.

Dinamika Politik

Anggota Komisi XI DPR Marinus Gea mengatakan, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 menjadi faktor utama yang memengaruhi masuk atau tidaknya investor ke IKN. Sebab menurut dia, investor masih menunggu siapa pemimpin selanjutnya yang akan meneruskan proyek tersebut.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah menjaga dinamika politik tetap berjalan baik.

“Pemerintah harus benar-benar menyakinkan para investor tentang kesejukan politik yang akan terjadi di Indonesia. Mungkin saja para investor akan melihat kira-kira kalau nanti presidennya si A, bisa jalan enggak ini IKN? Atau tidak jalan, kalau misalnya presiden si B bisa jalan apa engga? Atau si C bagaimana? Oh jangan-jangan ini menjadi sebuah investasi yang akan mangkrak kemudian,” ujar Marinus kepada KBR, Minggu (19/11/2023).

Baca juga:

• Bappenas: Revisi UU IKN untuk Tarik Investor
• Survei, Ini Penyebab Mayoritas Ahli Tak Yakin Pembangunan IKN Sesuai Target

Politikus PDI Perjuangan itu khawatir proyek IKN akan mangkrak jika pemerintah tidak dapat meyakinkan investor. Sehingga ujung-ujungnya bakal menggerus APBN yang cukup besar.

Hal senada disampaikan Direktur Celios Bhima Yudhistira. Menurut dia, ada beberapa investor yang ragu untuk masuk ke IKN karena terkait pemilu.

"Ini menjadi salah satu tantangan dari segi stabilitas politik mereka juga mencermati apakah IKN ini akan terus dilanjutkan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dan itu menyebabkan ketidakpastian yang tinggi," ujar Bhima kepada KBR, Minggu (19/11/2023).

Infrastruktur dan Ekonomi Global

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang membuat investor asing belum yakin untuk menanamkan modalnya di IKN. Di antaranya terkait dengan ketidakjelasan detail masterplan, perencanaan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.

"Masih menunggu pemerintah untuk lebih banyak membangun infrastruktur dasar jalan, jembatan, kemudian juga infrastruktur sanitasi yang berkaitan juga dengan infrastruktur energi. Baru kemudian investor akan tertarik untuk masuk," kata Bhima.

Bhima menambahkan, faktor lainnya berkaitan dengan kondisi makroekonomi global. Apalagi kata dia, saat ini suku bunga acuan di negara-negara asal investor tengah naik.

"Ada juga terkait dengan inflasi dan juga ada proteksionisme dagang. Ada risiko geopolitik konflik Israel Palestina, ditambah dengan masih berlanjutnya konflik Ukraina. Itu juga menambah tingkat risiko untuk masuk ke sektor IKN. Apalagi megaproyek IKN ini juga megaproyek yang membutuhkan biaya sangat besar," katanya.

Baca juga:

• Janji Jokowi: 20 Persen Biaya Pembangunan IKN Gunakan APBN
• Minat Investor ke IKN Diklaim Naik 39 Kali Lipat

Bhima menyarankan pemerintah lebih pintar lagi meyakinkan para investor untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN. Pemerintah juga mesti memberi jaminan kepada investor, bakal ada perpindahan penduduk ke sana.

"Ini juga masih menimbulkan keraguan di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, sebenarnya masih ada di Jawa. Jadi proyeksi penduduk yang akan pindah ke IKN misalnya. Apakah kemudian IKN masih akan menjadi daya tarik dalam jangka waktu yang panjang ketika masih banyak sekali pembangunan infrastruktur dan pengembangan difokuskan di Pulau Jawa. Itu menjadi pertanyaan juga dari para investor," ucap Bhima.

Tahun lalu, Jokowi menyebut biaya pembangunan IKN bisa mencapai Rp466 triliun. Kepala negara memastikan, APBN hanya akan menyumbang 20 persen dari anggaran total. Sisanya, berasal dari sektor swasta.

Editor: Wahyu S.

• IKN Nusantara
• Presiden Jokowi
• APBN
• investasi
• investor