Pasien Suspek Difteri Meningkat, Pemerintah Tambah RS Rujukan

Rata-rata pasien rujukan ke RSPI tercatat 7 hingga 10 pasien perharinya. Sebanyak 90 pasien yang kini dirawat didominasi usia anak.

Senin, 18 Des 2017 15:15 WIB

Perawat usai memeriksa pasien yang diduga terkena virus Difteri di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Jumat (8/12). (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pasien suspek atau yang terindikasi difteri di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, terus meningkat. Pada Jumat (15/12) pekan lalu, pasien yang dirawat sebanyak 73 orang. Hingga Minggu (17/12) kemarin, jumlahnya menjadi 90 orang.

Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Rita Rogayah, mengatakan sejak 9 Desember lalu, rata-rata pasien rujukan ke RSPI tercatat 7 hingga 10 pasien perharinya. Kata dia, 90 pasien yang kini dirawat didominasi usia anak.

"Tapi belakangan, jumlah pasien asal Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan, yakni 12 orang. Sedangkan pasien terbanyak dari wilayah Tangerang, yakni dengan 23 orang," kata Rita saat ditemui KBR di kantornya, Minggu (17/12).

Atas penambahan pasien tersebut, dia meminta Kementerian Kesehatan menambah rumah sakit rujukan. Dia khawatir kewalahan menjaga kualitas pelayanan meski kini sudah menambah ruang isolasi menjadi 6 kamar--dengan kapasitas 98 pasien.

"Data pasien yang dirujuk ke sini makin lama semakin meningkat. Mulai dari 60, 73, 83, lalu sekarang 90. Makanya kami harus antisipasi. Karena setiap hari nambah."

Baca juga:

Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit infeksi berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk difteri.

Adapun data mengenai imunisasi pasien anak menunjukkan, 10 pasien yang terindikasi difteri berstatus imunisasi lengkap. Sedangkan 43 lainnya status imunisasinya tak lengkap, lantas dua pasien anak lainnya tak mendapat imunisasi dan sisanya sebanyak 5 orang tidak diketahui status imunisasinya.

"Kami sudah minta ke Kemenkes untuk menyiapkan rujukan tambahan. Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Fatmawati. Kedua rumah sakit tersebut memiliki fasilitas yang memadai," katanya.


Kemenkes Klaim Kasus Difteri Menurun

Kementerian Kesehatan telah menunjuk RS Persahabatan menjadi rumah sakit rujukan tambahan. Langkah ini menurut Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Jane Soepardi untuk mengantisipasi membludaknya pasien difteri di RSPI Sulianti Saroso.

Namun begitu, menurut Jane, penumpukan pasien suspek atau yang terindikasi difteri itu bukan karena meningkatnya jumlah orang yang terjangkit. Melainkan karena pasien suspek memerlukan waktu pengobatan 2 hingga 4 pekan untuk pulih.

"Bukan bertambah, itu gini kasus difteri dikasih ke sana (RSPI) semua, ditampung di situ, di Jabodetabek lah. Karena ADS tipis jadi kami konsentrasikan di RSPI itu, jadi kasus yang bertambah itu karena pasien dirawat bisa sampai 4 minggu, pasti di atas 2 minggu,  jadi penuh gara-gara itu, karena harus ada isolasi," terang Jean.

Baca juga:

Dia justru mengklaim jumlah kasus difteri di Indonesia menurun setelah penanganan dan pemberian vaksin serta serrum anti-difteri dari kementeriannya.

"Penambahan jumlah kasus hariannya itu mulai menurun dalam empat hari terakhir. Empat hari terakhir ini naik sekitar 34 kasus, hari berikutnya 27 kasus, berikutnya 11 kasus, kemarin 7 kasus, hari ini (Minggu 17/12) belum dapat laporan. Jadi kalau melihat preminya menurun ya," ujar Jean kepada KBR, Minggu (17/12).

Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Jane Soepardi, menambahkan terkait kekurangan serum anti-difteri, Ikatan Dokter Indonesia menyarankan pemerintah untuk segera memproses pengadaan. Kemenkes juga diminta segera memetakan daerah yang hendak diprioritaskan, sehingga nantinya kelangkaan serum anti-difteri dapat dicegah.

Jane memaparkan, hingga kini Kemenkes telah menerima 752 laporan kasus difteri dari 28 provinsi dan 136 kabupaten di Indonesia. Penanganan KLB Difteri kini menurutnya masih terkendala ketersediaan serum anti-difteri. Sehingga Kemenkes masih harus menambah anti-difteri serrum agar bisa menjangkau seluruh daerah yang terkena difteri.

Kata dia, kini persediaan serum anti-difteri dari bio farma sebanyak 700 vial.

"Kami dapat dari Bio Farma impor dari India. Jadi Bio Farma menyumbangkan ADS ke kami dan itu tidak bayar. Yang sekarang kami pakai itu dari Bio Farma, kalau dari WHO itu sudah habis dari bulan lalu. (Dapat ADS dari WHO kapan lagi?) dari WHO tidak bisa banyak, tipis sedikit rebutan, kami minta 500 tapi sampai sekarang belum ada kabarnya dapat atau tidak, yang jelas sedikit. bahkan yang dari bio Farma lebih banyak dari yang dikasih WHO."

Baca juga:

YPKKI: Stop Salahkan Masyarakat

Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) mengkritik sikap Kementerian Kesehatan yang justru mengkambinghitamkan keengganan masyarakat memvaksin anak, sebagai pangkal meningkatnya kasus difteri. Padahal menurut Direktur YPKKI, Marius Widjajarta, sejak 2014 yayasannya sudah menerima aduan mengenai kelangkaan vaksin difteri.

"Bukan karena masyarakat enggak mau imunisasi. Masyarakat selalu disalahkan. Coba kita lihat, 2014 itu vaksin kosong. Masa bisa sampai kosong? Kenapa bisa kosong? Bagaimana posisi Kemenkes di situ?" ujar Marius saat dihubungi KBR, Minggu (17/12).

Direktur YPKKI, Marius Widjajarta menyebut, kekosongan vaksin itu lantas berlanjut ke munculnya kasus vaksin palsu. Ini pula yang kemudian memunculkan tanya, mengapa seorang anak yang sudah mendapat vaksin lengkap masih terjangkit difteri.

Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sejak awal mendesak Kemenkes untuk melakukan imunisasi serentak di seluruh daerah, bukan hanya di wilayah KLB.

Hingga pekan lalu, sudah ada 11 provinsi yang melapor KLB Difteri ke Kementerian Kesehatan. Di antaranya Sumatera Barat dan Selatan, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Timur. Lebih dari separuh pasien suspek atau yang terindikasi difteri yang ditangani RSPI Sulianti Saroso berasal dari Jakarta, sisanya dari luar Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor dan Depok.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.