Menko Luhut Sebut Perekonomian Bali Turun Karena Kekeliruan Penetapan Status Gunung Agung

Luhut pun mengakui ada kesalahan penilaian terhadap penetapan status awas Gunung Agung beberapa waktu lalu. Dia pun kembali menegaskan risiko akibat erupsi Gunung Agung hanya pada jarak 10 kilometer.

Senin, 18 Des 2017 19:41 WIB

Asap disertai abu vulkanis keluar dari kawah Gunung Agung, terlihat dari Pos Pengamatan Gunung Api Agung, Desa Rendang, Karangasem, Bali, Sabtu (9/12). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, kekeliruan proses penilaian (assesstment) status awas terhadap erupsi Gunung Agung di Bali mengakibatkan perekonomian di pulau dewata itu, menurun. Sebelumnya disebutkan bahwa risiko bahaya akibat aktivitas vulkanik Gunung Agung menjangkau beberapa daerah di Bali.

Padahal, menurut Luhut, dampaknya hanya di wilayah 10 kilometer dari pusat erupsi.

"Bali merupakan salah satu tourist-destination nomor satu di dunia. Dan itu membuat keuntungan untuk Indonesia. Akibat tiga bulan ini kita memberikan awas di seluruh Bali itu keadaan perekonomian Bali lebih jelek dibandingkan waktu bom Bali dulu," tukas Luhut kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta, Senin (18/12).

Luhut pun mengakui ada kesalahan penilaian terhadap penetapan status awas Gunung Agung beberapa waktu lalu. Dia pun kembali menegaskan risiko akibat erupsi Gunung Agung hanya pada jarak 10 kilometer. Sedangkan untuk tiupan dan kecepatan angin menurutnya juga tidak membuat penerbangan terhambat. Karena menurut laporan yang dia terima, dampak tersebut tak mengarah ke Bandara Ngurah Rai.

"Nah, sekarang sejak diumumkan tiga hari lalu begitu cepatnya mereka pulih kembali ."

Baca juga:

Karenanya, agar kekeliruan tak berulang, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian terkait mengadakan rapat bersama untuk mengurai kegaduhan tersebut. Luhut pun mengatakan segera berkoordinasi untuk menggelar rapat lintas-kementerian.

"Presiden sudah perintahkan, kami akan ada Ratas atau rapat kabinet di Bali di kantor Menteri Basuki, pada 22 Desember dan tidak akan ada kegiatan lain seperti sidak atau lainnya. Hanya rapat."

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.