Pemerintah Ancam Tangkap Pelaku Peringatan Kemerdekaan Papua

"Kalau itu melanggar dilarang dong. Gimana, ini negara Indonesia Proklamasi 17 Agustus, kalau ada proklamasi lain ya dilarang.

Selasa, 29 Nov 2016 14:06 WIB

Ilustrasi: Papua itu Kita. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melarang kegiatan perayaan hari kemerdekaan Papua 1 Desember. Ia beralasan, kegiatan itu melanggar konsitusi.

Kata dia, pihak yang tetap merayakan dipastikan bakal ditangkap

"Kalau itu melanggar dilarang dong. Gimana, ini negara Indonesia Proklamasi 17 Agustus, kalau ada proklamasi lain ya dilarang. Kalau kemudian tetap melaksanakan itu ditangkap karena itu jelas-jelas sudah melanggar undang-undang," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Selasa (29/11/2016).

Wiranto mengklaim pihak yang memperjuangkan kemerdekaan Papua hanyalah kelompok kecil. Kata dia, pemerintah bakal menjawab suara protes dan kritikan dengan fokus mempercepat pembangunan di Papua.

"Supaya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang diharapkan bisa mempercepat pembangunan di sana, bisa menjawab berbagai opini yang miring tentang Papua. Ada di sana, katanya ketidakadilan, pembangunan yang terlambat, kemudian dikatakan di sana Pepera tidak sah, dan banyak pelanggaran HAM dan sebagainya, itu akan kita jawab dengan realitas," ujar dia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.