Pemerintah Ancam Tangkap Pelaku Peringatan Kemerdekaan Papua

"Kalau itu melanggar dilarang dong. Gimana, ini negara Indonesia Proklamasi 17 Agustus, kalau ada proklamasi lain ya dilarang.

Selasa, 29 Nov 2016 14:06 WIB

Ilustrasi: Papua itu Kita. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melarang kegiatan perayaan hari kemerdekaan Papua 1 Desember. Ia beralasan, kegiatan itu melanggar konsitusi.

Kata dia, pihak yang tetap merayakan dipastikan bakal ditangkap

"Kalau itu melanggar dilarang dong. Gimana, ini negara Indonesia Proklamasi 17 Agustus, kalau ada proklamasi lain ya dilarang. Kalau kemudian tetap melaksanakan itu ditangkap karena itu jelas-jelas sudah melanggar undang-undang," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Selasa (29/11/2016).

Wiranto mengklaim pihak yang memperjuangkan kemerdekaan Papua hanyalah kelompok kecil. Kata dia, pemerintah bakal menjawab suara protes dan kritikan dengan fokus mempercepat pembangunan di Papua.

"Supaya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang diharapkan bisa mempercepat pembangunan di sana, bisa menjawab berbagai opini yang miring tentang Papua. Ada di sana, katanya ketidakadilan, pembangunan yang terlambat, kemudian dikatakan di sana Pepera tidak sah, dan banyak pelanggaran HAM dan sebagainya, itu akan kita jawab dengan realitas," ujar dia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR