Menteri Susi Tolak Tambah Kapal Besar

"Sekarang dengan kapal yang ada sudah ditangkap 6,6 juta ton. Kelebihan tangkap 2 juta ton itu kan tidak boleh untuk kapal besar saja."

Selasa, 08 Nov 2016 13:15 WIB

Ilustrasi: Kapal besar hasil tanggkapan KKP. (Sumber: KKP)



KBR, Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah Indonesia kekurangan kapal besar. Dia mempertanyakan dasar pernyataan Deputi Bidang Infrastruktur Kemaritiman, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Ridwan Jamaluddin. Ridwan mengatakan Indonesia butuh lebih banyak kapal-kapal besar untuk beroperasi di lautan.

Susi melihat justru penambahan kapal besar akan mengancam keberlangsungan populasi ikan tangkap di perairan Indonesia.

"Saya tidak mengerti dasarnya apa. Karena Kajiskan (Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan) itu hanya memberikan rekomendasi tangkap 9,9 juta ton. Sekarang dengan kapal yang ada sudah ditangkap 6,6 juta ton. Kelebihan tangkap 2 juta ton itu kan tidak boleh untuk kapal besar saja. Kita punya 600 ribu kapal kecil, dan juga 8 ribu kapal besar," tandas Susi di Gedung Mina Bahari IV, Selasa(8/11).

Sebelumnya, Ridwan menyampaikan   Indonesia kekurangan 5000 kapal tangkap berukuran besar. Sebaliknya, menurut dia, jumlah kapal kecil justru terlalu banyak. Dia mendorong KKP untuk melonggarkan kebijakan bagi kapal besar.

Ridwan menganggap bahwa penggunaan kapal besar akan menaikan nama nelayan Indonesia. Namun Susi membantah. Justru, ujar dia, penambahan 5000 kapal besar akan mengancam kesejahteraan nelayan.

Karena, pengambilan ikan yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan kelangkaan hasil tangkapan. Sebelumnya, kebijakan moratorium kapal eks asing dikatakan sudah berhasil menambah ikan tangkap di perairan Indonesia. Padahal sebelumnya, banyak wilayah penangkapan sudah dalam zona merah karena banyak dieksploitasi oleh kapal-kapal besar.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi