Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (ketiga kanan) dan Mendikbud Muhadjir Effendy (kanan) bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (ketiga kiri) beserta pengurus di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (



KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan melindungi Gubernur Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam proses hukum  kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyambangi kantor PP Muhammadiyah hari ini. 

Jokowi juga menyatakan proses hukum Ahok akan berjalan dengan transparan dan cepat.

"Saya menegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan. Dan juga saya tekankan bahwa saya sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu tidak akan melindungi saudara Basuki tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," ujarnya kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (08/11).

Jokowi memberikan apresiasi   kepada PP Muhammadiyah yang telah memberikan pernyataan mendinginkan suasana sehingga aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 lalu, berlangsung damai dan tertib. Kata dia, hal ini berkat kinerja PP Muhammadiyah mulai dari daerah hingga pusat.

"Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada PP Muhammadiyah dari pusat sampai daerah yang ikut memberikan kesejukan yang ikut mendinginkan suasana sebelum demo tanggal 4 November yang lalu maupun pada saat demo pada tanggal 4 November yang lalu. Kita memberikan penghargaan yang tinggi karena demo pada saat itu berjalan dengan tertib dan damai," ucapnya.

Dalan pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut, Presiden Jokowi juga sempat membahas ekonomi kerakyatan. Dia meminta masukan dari PP Muhammadiyah dalam menerapkan langkah-langkah menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Yang terakhir kata dia,  juga membahas  perpolitikan Islam. Kata dia, perlu ada jalur yang sama antara Islam dan Ke-Indonesia-an.

"Tadi kita juga berbicara masalah yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan yang nanti ini akan kita bahas lebih lanjut dengan PP Muhammadiyah agar mendapatkan sebuah aksi-aksi yang konkrit sehingga bisa diterapkan di lapangan dengan baik. Dan yang keempat juga yang berkaitan dengan politik Islam tadi juga diusulkan dari PP Muhammadiyah agar ini bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah sehingga bisa memberikan ruang dan saluran-saluran politik bagi umat Islam dan bisa mengembangkannya dengan baik," tambahnya.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke PP Muhammadiyah didampingi Mensesneg Pratikno  dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Kehadiran Jokowi disambut   Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir  beserta pengurus di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!