Kisruh Pergantian Ketua DPR, Ical: DPP Jangan Memutuskan Sendiri

Dewan Pembina Partai Golkar dan DPP akan duduk bersama membahas masalah ini.

Jumat, 25 Nov 2016 20:26 WIB

Konsolidasi DPP partai Golkar dengan fraksi partai di parlemen sepakati pergantian ketua DPR (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Dewan Pembina Partai Golkar meminta Dewan Pengurus Pusat (DPP) tidak memutuskan sendiri masalah posisi ketua DPR. Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan wanbin yang diwakili olehnya akan segera duduk bersama dengan DPP untuk membahas penggantian Ade Komaruddin menjadi Setya Novanto.

Ical ingin menegaskan soal kesiapan Novanto merangkap dua jabatan strategis. Kata dia, langkah Novanto itu terlalu beresiko.

"Kalau yang dilakukan lebih berat kepada Golkar, kasihan masalah kenegaraannya. Kalau yang ditetapkan bahwa DPR, kasihan Golkarnya. Tentu kita serahkan kembali kepada Pak Setya Novanto, sanggup menjalankan itu sebaik-baiknya. Karena Partai Golkar mengharapkan kemenangan pada 2019," ujar Ical usai rapat wanbin di Bakrie Tower, Jumat(25/11).

Sampai adanya pembahasan bersama tersebut, menurut Ical segala proses penggantian itu harus ditunda. Sebab berdasarkan AD/ART partai, masalah itu harus dibicarakan antara DPP dan wanbin.

"Berdasarkan pasal 21 ayat 1 yang berbunyi Dewan Pembina bertugas memberikan pengarahan dan petunjuk, pertimbangan, saran, dan nasihat kepada DPP Partai Golkar dan bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan yang bersifat strategis baik internal maupun eksternal," katanya lagi.

Ical menolak menjawab ketika ditanya soal urgensi penggantian ketua DPR. Dia beralasan belum mendengar alasan dari pihak DPP.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.