Kasus Korupsi E-KTP, Ketua KPK Yakin Tersangka Bertambah

"Kemungkinan lebih dari itu tapi kita sedang mendalami, sedang mencari alat bukti, mencari data,"

Senin, 14 Nov 2016 13:30 WIB

Eks Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Kemendagri, Sugiharto tersangka dugaan korupsi KTP elektronik. (Foto: KBR/Randyka W.)



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elekteronik (e-KTP). Ini lantaran kerugian negara atas korupsi proyek e-KTP yang mencapai Rp 2,3 triliun.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan dengan kerugian negara yang besar tak mungkin hanya dua orang yang melakukan.

"Tersangka baru kemungkinan ada, karena saya mempunyai keyakinan bahwa kerugian negaranya Rp 2,3 triliun pasti tidak hanya dua orang yang bertanggung jawab. Kemungkinan lebih dari itu tapi kita sedang mendalami, sedang mencari alat bukti, mencari data, mudah-mudahan kita segera menemukan dan tidak berlama-lama," kata Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/11/2016).

Senin ini, KPK   masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka dalam kasus ini. Terlihat hadir tersangka Irman, selaku bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang kini tengah diperiksa oleh penyidik KPK.

Selain itu, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya yaitu, Direktur PT Gajendra Adhi Sakti, Azmin Aulia, Karyawan Perum Percetakan Negara RI, Indri Mardiani serta seorang advokat dari Kantor Hukum Hotma Sitompoel and Associates, Mario Bernardo.

KPK  menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Selain Irman, KPK juga telah menahan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto. KPK menduga dua orang itu telah menggelembungkan harga  atas proyek senilai Rp 6 triliun di Kementerian Dalam Negeri tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Polisi Sudah Tunjuk Penyidik untuk Periksa Novel di Singapura

  • Koalisi Peduli KPK Sebut Penyerangan Air Keras Terhadap Novel Libatkan Petinggi Polri
  • Puncak Macet, 31.325 Kendaraan Keluar Tol Bogor
  • Kawanan Bersenjata Tembaki Konvoi PBB

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?