Fahri Hamzah Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Perwakilan dari relawan, Birgaldo Sinaga, menyayangkan sikap Fahri yang dinilai mereka tidak pantas sebagai wakil rakyat.

Rabu, 09 Nov 2016 12:14 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Relawan Joko Widodo melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri atas dugaan penghasutan dan makar. Pelaporan ini dilakukan untuk orasi Fahri ketika ikut turun di aksi 4 November lalu. Perwakilan dari relawan, Birgaldo Sinaga, menyayangkan sikap Fahri yang dinilai mereka tidak pantas sebagai wakil rakyat.


"Seharusnya saudara Fahri Hamzah sebagai anggota DPR tahu fungsinya. Tahu tugas pokok dan fungsinya. Namun di sana dia lupa, bahwa dia bukan seperti anggota DPR. Tapi seorang demonstran yang menunjukan rasa kebencian dan permusuhannya," kata Birgaldo di Bareskrim, Rabu(9/11).

Mereka melaporkan Fahri Hamzah telah melanggar pasal 160 KUHP dan pasal 104 KUHP. Barang bukti yang dibawa berupa berita dari media online terkait orasi Fahri dan video rekaman orasinya.

Pada orasinya 4 November lalu, Fahri menyerukan bahwa ada dua cara untuk menurunkan presiden. Pertama, ujar dia, menurut lembaga parlemen. Jalan lainnya adalah melalui parlemen jalanan. Ucapan itu dinilai oleh para relawan berisi hasutan yang akhirnya memperpanas suasana demonstrasi.

"Sampai akhirnya setelah pernyataan Fahri itu ada seruan-seruan, "Turunkan Jokowi!". Dan demo yang harusnya selesai pukul 6 jadi tidak bubar."

Kemarin, Mabes Polri telah menyatakan bahwa pihaknya sedang meneliti apakah ucapan Fahri tersebut mengandung unsur perbuatan makar. Jika nantinya terdapat unsur pidana makar, Kapolri Tito menegaskan kepolisian akan menindak kasus itu.

Baca juga:


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.