Rapat Polemik Senjata di Kemenko Polhukam Tunggu Waktu Luang Panglima TNI

Panglima TNI Gatot Nurmantyo tengah sibuk mempersiapkan kegiatan untuk perayaan ulang tahun ke-72 TNI, 5 Oktober 2017.

Rabu, 04 Okt 2017 13:31 WIB

Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama KSAL Ade Supandi ketika menyaksikan gladi bersih HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan akan kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas polemik pembelian senjata yang disebut dilakukan secara ilegal oleh institusi tertentu.

Namun, Sekretaris Menkopolhukam Yoedhi Swartono menyatakan rapat koordinasi menunggu waktu luang Panglima TNI Gatot Nurmantyo. 

Yoedhi mengatakan, setelah rapat koordinasi pada Selasa 3 Oktober 2017 ditunda karena absennya Panglima TNI, rapat berikutnya masih belum dijadwalkan kembali. Yoedhi mengatakan rapat harus dihadiri langsung oleh para pucuk pimpinan kementerian atau lembaga yang diundang, dan tak boleh diwakilkan. 

Yoedhi mengatakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tengah sibuk mempersiapkan kegiatan untuk perayaan ulang tahun ke-72 TNI, 5 Oktober 2017.

"Rapat tidak boleh diwakilkan, karena yang mengerti ya beliau-beliau itu para pucuk pimpinan. Sepanjang yang saya tahu, itu tergantung Pak Panglima, waktunya kapan siap. Kami belum tahu. Kan harus dihadiri lengkap, tidak boleh diwakilkan. Kalau salah satu tidak bisa ya ditunda terus, sampai hadir lengkap. Karena ini harus dituntaskan, menuntaskan komunikasi yang belum tuntas," kata Yoedhi kepada KBR, Selasa (3/10/2017).

Rapat koordinasi semula dijadwalkan pada Selasa kemarin, dengan mengundang Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan sejumlah pihak lain seperti Direktur Utama PT Pindad selaku pembuat alat persenjataan hingga Dirjen Bea dan Cukai yang juga memanfaatkan senjata PT Pindad.

Baca juga:

Rapat mestinya untuk menyelesaikan polemik pembelian senjata yang dipicu pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu, bahwa ada institusi tertentu yang membeli 5.000 pucuk senjata secara ilegal mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. 

Pada Selasa, 3 Oktober, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengikuti gladi perayaan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten. Sedangkan Rabu, 4 Oktober, agenda Panglima TNI mengadakan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada Kamis, 5 Oktober, agenda Panglima TNI menghadiri puncak perayaan HUT ke-72 TNI. 

Yoedhi mengatakan rapat koordinasi di Kemenko Polhukam paling cepat diadakan Jumat, 6 Oktober 2017.

Tanggapan istana

Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi mengatakan batalnya pertemuan di Kemenko Polhukam murni karena Panglima berhalangan untuk hadir. Ia menganggap wajar penundaan rapat karena kesibukan Panglima TNI. 

Namun, Johan Budi membantah jika dianggap pertemuan rapat koordinasi itu digelar atas desakan Presiden Joko Widodo. 

"Itu kan memang yang harus dilakukan di tingkat Menko. Beberapa waktu yang lalu Pak Wiranto kan bilang akan mengumpulkan jajaran pimpinan kementerian lembaga untuk koordinasi. Saya kira itu koordinasi di tingkat Menko," kata Johan Budi saat dihubungi KBR, Selasa (3/10/2017).

Polemik senjata ini mencuat setelah Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan ada pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal instansi tertentu yang ia curigai menyalahi aturan. Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI pada kegiatan reuni dengan para purnawirawan TNI, Jumat (22/9/2017). 

Polemik itu kembali memanas dengan adanya penahanan 280-an pucuk senjata peluncur granat (Stand Alone Grenade Launcher/SAGL) di Bandara Soekarno Hatta Tangerang oleh anggota Badan Intelijen Strategi (BAIS) TNI pada Sabtu, (30/09/2017) lalu. Senjata itu diimpor Polri dari Bulgaria untuk penanganan keamanan di daerah konflik.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Rencana Pembentukan Densus Tipikor Ditunda

  • Kuburan Massal Korban Tragedi 1965 Jadi Pekerjaan Baru Komisioner Komnas HAM yang Baru
  • Hampir Seribuan Nelayan Aceh Utara Masih Pakai Pukat Dorong
  • AS, Jepang, Korsel Mulai Latihan Rudal Antisipasi Korut