Menko Darmin: Pusat Logistik Berikat, Paket Kebijakan Paling Berhasil

Ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid II.

Rabu, 19 Okt 2016 17:39 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Pusat Logistik Berikat (PLB) atau gudang raksasa berbagai produk paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang paling berhasil. Darmin mengatakan, PLB merupakan bagian dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang diluncurkan akhir tahun lalu, untuk membantu urusan lalu lintas logistik nasional.

"Ini adalah salah satu paket kebijakan yang paling berhasil implementasinya dari 13 paket yang di-launching. Memang tema mengenai logistik adalah tema yang sering kita ucapkan, tapi terus terang tidak terlalu fokus kita menyelesaikan persoalannya di masa lalu. Barang kali Presiden Jokowi adalah orang yang sangat concern mengenai hal ini," kata Darmin di Jakarta International Expo, Rabu (19/10/16).

Darmin mengatakan, pusat logistik berikat sangat penting untuk menunjang arus logistik nasional. Kata dia, pusat logistik berikat tak kalah pentingnya dibanding pembangunan infrastruktur dan transportasi, dalam hal lalu lintas logistik.

Darmin berujar, Bank Dunia mencatat, biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari total produk domestik bruto. Kata dia, nilai itu jauh lebih mahal dibanding Malaysia dan Thailand, yang hanya sekitar 16 persen.

Selain itu, pusat logistik berikat juga bisa dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan komoditas strategis nasional, seperti bahan bakar minyak. Kata Darmin, pusat logistik berikat penyimpan BBM itu akan menjadi lokasi cadangan strategis nasional.

Pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pengoperasian pusat logistik berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari Cakung, Jakarta Utara. PLB ini tersebar di seluruh Indonesia. Setidaknya ada lima insentif bagi calon penghuni PLB, di antaranya perusahaan yang menyimpan barang ke dalam PLB dari tempat lain di luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu, berhak mendapatkan penangguhan bea masuk, serta perusahaan tersebut tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR