KTP Palsu ABK Filipina, Ini Pejabat yang jadi Tersangka

"Nanti akan dikembangkan terus menerus, sampai kepada siapa yang terlibat di dalamnya, jadi tetap berlanjut, bukan hanya terbatas pada dua orang ini,"

Rabu, 12 Okt 2016 17:37 WIB

Ilustrasi: Penenggelaman kapal ilegal. (Sumber: KKP)



KBR, Jakarta- Kepolisian menetapkan dua tersangka kasus pemalsuan KTP anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang menangkap ikan ilegal di Bitung, Sulawesi Utara. Ini merupakan tindak lanjut penangkapan 8 kapal ilegal oleh tim Satgas 115 22-26 September lalu.

Dua kapal di antaranya diketahui berbendera Indonesia dan mempekerjakan 22 ABK asal Filipina tetapi memiliki KTP Indonesia.

Perwakilan Kepolisian di Satgas 115 Kamil Razak mengatakan, tersangka DL merupakan pemilik kapal, diduga merekrut dan mempekerjakan sekitar 22 ABK asal Filipina dengan memberi KTP palsu. Satu tersangka lagi, berinisial NCY merupakan pejabat dinas kependudukan Kota Bitung. NCY diduga mengurus KTP-elektronik para ABK tersebut. Kasus ini ditangani oleh Polda Sulawesi Utara.

"Untuk pemalsuan KTP ini tidak terbatas kepada DL yang menyuruh melakukan atau NCY yang membuatnya, nanti akan dikembangkan terus menerus, sampai kepada siapa yang terlibat di dalamnya, jadi tetap berlanjut, bukan hanya terbatas pada dua orang ini," kata Kamil di KKP, Rabu (12/10/2016).

Kamil Razak menambahkan, penyidikan  bisa berkembang pada dugaan tindak pencucian uang. Ini lantaran praktik penangkapan ikan ilegal dengan modus KTP palsu diduga sudah terjadi puluhan tahun.

"Kemungkinan nanti akan dikembangkan dengan kasus pencucian uang, kata mereka sudah lama beroperasi," lanjutnya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kasus ini diduga melibatkan sindikat antarnegara. Susi meyakini tak hanya pejabat Indonesia yang terlibat dalam praktik ini, tetapi pejabat dari General Santos, pelabuhan ikan terbesar di Asia Pasifik.

"Ini juga melibatkan beberapa pejabat di General Santos, kelihatannya ini sindikat antarnegara, sesuai dengan simposium kemarin, itu sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori trans-national organized crime," ujar Susi. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Mendagri: Fraksi Yang Tak Terima Silakan ke MK

  • Setengah Calon Haji Cilacap Beresiko Tinggi
  • Kabar Kematian Chester Bennington Buat Geger Dunia Maya
  • Liverpool Tolak Tawaran Barcelona untuk Countinho

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.