Gugat Pemilik Laundry Rp 210 juta, Dirjen HAM Minta Maaf

Kasus ini menjadi viral setelah Budi mengunggah status di laman Facebook miliknya, 4 Oktober lalu.

Senin, 10 Okt 2016 12:02 WIB

Dirjen HAM Mualimin Abdi. Foto: ham.go.id

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi meminta maaf jika perbuatannya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan tidak berkenan bagi semua pihak. Mualimin menggugat penjual jasa laundry bermama Budi Imam senilai Rp 210 juta. Ini lantaran Mualimin mengklaim Budi telah merusak jas dan batik miliknya.

Mualimin mengatakan saat ini persoalan itu telah selesai. Ia juga sudah mencabut gugatannya di pengadilan pekan lalu.

"Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga. Perkenankanlah permohonan maaf saya kalau selama ini saya dianggap tidak berkenan, saya dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya sama mas Budi dan keluarganya. Saya minta kepada kawan-kawan yang hadir di sini bahwa persoalan dengan mas Budi, persoalan laundry, jas saya dan baju batik saya itu sudah clear sudah selesai," kata Mualimin di Gedung Dirjen HAM Jakarta, Senin (10/10/2016).

Mualimin mengajukan gugatan material senilai Rp 10 juta dan immaterial senilai Rp 200 juta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengklaim gugatan immaterial tersebut jarang dikabulkan di pengadilan karena sulit dibuktikkan. Sedangkan Rp 10 juta untuk mengganti jas dan baju batik milik Mualimin.

"Tidak perlu lagi dipanjang-panjangkan, karena jujur gara-gara ini dua hari dua malam  saya tidak bisa tidur. Seolah-olah saya melakukan tindak kriminal," ujar Mualimin.

Kasus ini menjadi viral setelah Budi mengunggah status di laman Facebook miliknya, 4 Oktober lalu. Ia meminta doa karena keesokan harinya menghadapi gugatan Mualimin di pengadilan. Budi mengaku ini karena masalah jas dan batik yang dicuci di tempat laundry miliknya kurang rapi dan agak menyusut. 

Sementara itu, Budi mengatakan ia tidak meminta maaf namun saling memaafkan dengan Mualimin. Keduanya telah sepakat tidak melanjutkan gugatan dan berdamai.

"Cuma meluruskan bukan saya meminta maaf tetapi kita sudah saling memaafkan. Dan sepakat tidak ada gugatan dan sepakat masalah ini sudah selesai," ujar Budi.


Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.