ICJR: Laporan Pencemaran Nama Baik dengan UU ITE Akan Melonjak di 2018

"Apa yang terjadi saat ini yang dibangun oleh pemerintah maupun polisi menunjukkan bahwa orang gampang melapor ke polisi. Dengan hanya screenshot, dia bisa lapor," kata Direktur ICJR, Supriyadi.

Jumat, 08 Sep 2017 17:29 WIB

Ilustrasi. (Foto: Oleksiy Mark/shutterstock.com/Creative Commons)

KBR, Jakarta - Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik masih akan terus menjadi instrumen hukum yang menakutkan, terutama menjelang kontestasi politik.

Lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memperkirakan pelaporan pelanggaran pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media elektronik bakal melonjak saat masa pilkada serentak 2018 mendatang hingga pemilu 2019.

Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Eddyono mengatakan, aturan itu berisi jerat ancaman bagi pencemaran nama baik, yang bagi masyatakat kerap kali disinggungkan dengan isu politik.

Maraknya pengaduan juga turut didorong sikap insitusi Polri yang dengan mudah memproses laporan yang masuk, hingga berujung pada pemenjaraan orang lain.

"Pasti akan meningkat lagi, apalagi nanti menjelang Pilkada. Trennya kan selalu naik kalau pilkada. Pilkada ini ajang penting buat pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena saat pemilihan kan orang ada yang kritis, macam-macam. Ini akan cenderung naik. Menurut saya, apa yang terjadi saat ini yang dibangun oleh pemerintah maupun polisi menunjukkan bahwa orang gampang melapor ke polisi. Dengan hanya screenshot layar, dia bisa lapor," kata Supriyadi kepada KBR, Jumat (8/9/2017).

Baca juga:


Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Supriyadi mengatakan, tren pelaporan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik pada 2018 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding masa pilkada serentak 2013. Supriyadi menjabarkan mengenai tingginya angka kasus pelaporan pada periode 2014-2017.

Kini, kata Supriyadi, selain penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi yang semakin kuat, publik juga mulai memahami bahwa siapa pun bisa memidanakan orang lain dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pasal UU ITE pertama kali ramai dibicarakan sejak Prita Mulyasari menjadi korban pertama, yang dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional Tangerang, pada 2009 hingga 2012. Sejak saat itu, publik menyimpulkan begitu mudahnya orang memidanakan orang lain karena pernyataan di media sosial.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga dianggap lebih menarik dibanding pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, karena memuat sanksi yang lebih berat. Kecenderungan tersebut, kata Supriyadi, dibuktikan dengan catatan Polri yang menerima sekitar 2.700 laporan terkait pelanggaran UU ITE sepanjang 2016. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 laporan atau 40 persennya telah diselesaikan oleh penyidik.

Menurut Supriyadi, sikap tersebut menunjukkan insitusi Polri terkesan mendukung dan cepat memproses pelaporan UU ITE. Ia mengingatkan polisi agar lebih berhati-hati dalam memproses kasus tersebut, karena kebebasan orang berekspresi di media sosial memang tak mungkin dibatasi.

Editor: Agus Luqman  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau