Aksi buruh di Hari Tani Nasional 2016. Foto: Istimewa



KBR, Jakarta - Ribuan buruh dari sekitar Jakarta dikabarkan mulai bergerak ke Jakarta untuk memberikan dukungan kepada petani yang menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional. Aksi peringatan Hari Tani Nasional rencananya digelar Selasa (27/9/2016).

Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Michael Oncom mengatakan para buruh tersebut akan ikut aksi karena persoalan petani di pedesaan erat hubungannya dengan buruh.

Menurut Michael, jika petani punya lahan garapan, para petani tidak perlu terpaksa lari ke kota menjadi buruh industri. Sehingga, kata dia, posisi buruh bisa kuat karena tenaga kerja di pusat-pusat industri tidak berlimpah.

"Hukum penawaran dan permintaan berlaku dalam skema pasar tenaga kerja. Jumlah pencari kerja melebihi lapangan kerja yang bisa disediakan. Disinilah kemudian politik upah murah, menekan upah buruh," kata Michael Oncom kepada KBR, Selas (27/9/2016).

Para buruh rencananya akan ikut menggelar aksi di Balai Kota Jakarta, Patung Kuda di sekitar Monumen Nasional, dan ke Istana Negara untuk bersama-sama massa aksi dari petani.

Michael Oncom mengatakan pihaknya juga menilai program reforma agraria yang dijalankan rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya akal-akalan saja. Ia mengatakan faktanya tanah saat ini dikuasai oleh perusahaan perkebunan, pertanian dan tanaman industri.

Perkebunan-perkebunan skala raksasa mendapatkan legitimasinya melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

"(Buruh) Mendukung perjuangan kawan-kawan tani untuk menuntut reforma agraria sejati, bukan reforma agraria palsu yang hari ini dijalankan rezim Jokowi-JK, hanya sebatas bagi-bagi tanah secara administrasi. Tapi sebenarnya tidak mengelola ulang untuk dikelola petani," imbuhnya.

Baca juga: Hari Tani Nasional, Petani Cilacap Minta Presiden Keluarkan Keppres Reforma Agraria

Pemberian HGU dan HPH, kata Michael, memunculkan konflik agraria yang mengorbankan petani. Ia memperkirakan konflik agraria belum akan menyusut saat ini karena belum adanya perbaikan kebijakan di agraria.

"KPBI memetakan bahwa konflik agraria belum akan menunjukkan tanda-tanda akan menyusut. Pada periode tahun 2004-2014 saja, terjadi perluasan konflik agraria. Ada 1.354 petani ditangkap, 553 orang luka-luka, 110 orang tertembak peluru aparat dan 70 orang tewas. Sementara memasuki era rezim Jokowi situasi tidak jauh berubah," kata Michael.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 saat ini sudah berusia 56 tahun. Namun, menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) masih ada sekitar 28 juta petani tidak memiliki tanah.

Presiden Joko Widodo menjanjikan pelaksanaan reforma agraria melalui Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Reforma agraria itu melalui pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset 9 juta hektar bagi petani.

Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!