MKD DPR Pulihkan Nama Setya Novanto

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad tersebut‎, MKG menganggap proses persidangan perkara tidak memenuhi syarat hukum untuk memberi putusan etik.

Rabu, 28 Sep 2016 15:39 WIB

Setya Novanto. Foto ANTARA



KBR, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengabulkan gugatan pemulihan nama baik bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad tersebut‎, MKG menganggap proses persidangan perkara tidak memenuhi syarat hukum untuk memberi putusan etik.

Menurut Wakil Ketua MKD, Sarifudin Sudding, seluruh anggota MKD menyetujui keputusan ini. "Kami membuat satu keputusan mengabulkan permohonan gugatan peninjauan kembali terhadap yang diajukan oleh Saudara Setya Novanto dan memulihkan yang dilakukan oleh MKD," kata Sudding melalui sambungan telepon, Rabu(28/9).

Suding mengklaim, pertimbangan MKD ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Golkar tersebut terhadap bukti rekaman yang bisa dijadikan alat bukti hukum. Pada awal September tahun lalu, MK memutuskan bahwa bukti rekaman yang bukan dari lembaga resmi tidak bisa dijadikan alat bukti hukum.

Baca:

Dengan keputusan MK tersebut, kata Sudding, maka persidangan yang tahun lalu dilakukan terhadap Novanto tidak sah. Sebab, bukti berupa rekaman percakapan antara Presiden Direktur, Maroef Sjamsuddin, Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid tersebut dianggap tidak sah.

Dengan keputusan ini, MKD sekaligus merehabilitasi nama baik Setya Novanto. Hal ini dianggap penting dilakukan, ujar Sudding, karena kasus kemarin dianggap telah merendahkan martabat dan nama baik Novanto. (dmr)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.