Konflik Lahan, Perhutani Jabar Tantang Petani Majalengka Buktikan Kepemilikan

“Bukti-buktinya mana? Kalau mereka merasa memiliki tanah sekian, ya kami juga punya bukti kepemilikan,”

Selasa, 27 Sep 2016 22:24 WIB

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional 2016 di Jakarta, Selasa (27/9). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta– Perhutani Jawa Barat dan Banten mendorong petani Majalengka mengadu ke pusat pengaduan Perhutani jika merasa tanahnya diserobot. Hal ini dinyatakan menanggapi konflik antara petani dan Perhutani Majalengka yang sudah berlangsung sejak 2015.

Baca: Konflik Agraria Petani Majalengka

Juru Bicara Perhutani Jawa Barat dan Banten, Ade Sugiharto, menyatakan petani harus siap dengan bukti-bukti kepemilikan lahan. Kata dia, dokumen itu akan dicocokkan dengan yang dimiliki Perhutani.

“Bukti-buktinya mana? Kalau mereka merasa memiliki tanah sekian, ya kami juga punya bukti kepemilikan,” ujarnya kepada KBR, Selasa (26/9/2016) malam.

“Biasanya Perhutani punya namanya Berita Acara Tata Batas. Biasanya BATB itu keluaran tahun 1920 atau 1930 zaman Belanda,” tambahnya.

Ade juga membantah Perhutani melakukan tanam paksa kepada petani setempat. Kata dia, program penanaman seperti pohon kayu putih hanya melibatkan petani yang mau bergabung. Biasanya mereka menggunakan skema PHBM atau pengelolaan hutan bersama masyarakat.

“Biasanya sudah ada perjanjian kerjasama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Serikat Petani Majalengka menyuarakan konflik agraria ini dalam aksi di Istana siang tadi. Petani mengaku lahannya dirampas Perhutani Majalengka meski sudah dikelola masyarakat selama puluhan tahun. Petani juga mengaku dipaksa menanam kayu putih. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.