51 Tahun Tragedi 65, Pemerintah Diminta Susun Kerangka Waktu Penuntasan

"Yang harus dibicarakan adalah arah, tujuan, strategi, time frame, karena kalau nggak ada itu kan susah,"

Jumat, 30 Sep 2016 22:39 WIB

Ilustrasi

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah diminta   mulai menyusun rencana waktu rekonsiliasi Kasus 1965 dari pada terus memperdebatkan modelnya. Kata Pengamat politik dan keamanan Kusnanto Anggoro, langkah-langkah jangka pendek dan bertahap perlu diambil.

Sementara model rekonsiliasi  bisa dibicarakan kemudian.

"Isunya tidak hanya selesai dengan pro and con rekonsiliasi," ujarnya kepada wartawan usai diskusi di Para Syndicate, Jakarta, Jumat (30/9/2016)

"Yang harus dibicarakan adalah arah, tujuan, strategi, time frame, karena kalau nggak ada itu kan susah," tambahnya.

Kus mengusulkan rencana tersebut terbentang selama 10 tahun.  Kata dia, pada akhir administrasinya, Jokowi perlu sudah membentuk lembaga pegungkapan kebenaran dan UU-nya.

"Ketika dibentuk misalnya Institute for Reconstructing History, kelihatannya nggak ada hubungannya sama rekonsiliasi. Tapi ini langkah awal untuk mencapai ini dan itu,"  jelasnya lagi.

Sambil menuju rekonsiliasi, tambah Kus, pemerintah juga perlu mendekati TNI secara perlahan agar terbuka. Pemerintah sebaiknya menjelaskan tujuan, jangka waktu, dan model rekonsiliasi.

"Ide itu kadang-kadang tergantung siapa dan bagaimana ide itu dipaparkan," jelasnya. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

2 Korban Kebakaran Sumur Minyak Mentah yang Dirawat di Medan Tewas

  • RS di Aceh Kewalahan Tangani Korban Ledakan Sumur Minyak Tradisional
  • Penyintas 1965, Sri Sulistyawati Tutup Usia
  • Gagal Cetak Gol, Cristiano Ronaldo Ukir Rekor Baru di Liga Champions

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.