Presiden Minta Polisi Ungkap Tuntas Sindikat Fitnah Saracen

"Jangan hanya berhenti kepada pemain di lapangannya saja. Saracen ini tidak bekerja secara sendirian. "

Kamis, 24 Agus 2017 13:32 WIB

Para tersangka sindikat penyebar kebencian Saracen. (Foto: Humas Mabes Polri)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kepolisian atas penangkapan kelompok Saracen, sindikat buzzer penyedia jasa untuk melakukan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. Juru bicara Presiden, Johan Budi mengatakan, apa yang dilakukan sindikat buzzer ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata dia, Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini, termasuk menelusuri pelaku yang terkait dengan jaringan.

"Presiden mengapresasi apa yang sudah dilakukan oleh Polri terkait terkuaknya kalau dari penjelasan pihak Polri kan tukang pembuat fitnah melalui media sosial. Ini tentu tidak hanya bertabrakan terkait dengan UU ITE dan sejenisnya, ada aturan-aturan yang tidak membolehkan. Tetapi ini tentu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa kalau tindakan ini dibiarkan, ini kan sudah pidana. Karena itu, Polri harus mengusut tuntas, ditelusuri sampai ke akar-akarnya," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Senada disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR mendorong Kepolisian untuk menangkap seluruh jaringan kelompok Saracen yang menyebarkan ujaran kebencian berkonten SARA di media sosial. Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Golkar, Dave Akbarsyah Laksono mengatakan, kegiatan Kelompok Saracen dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

Dia meminta Kepolisian untuk segera mengungkap penyandang dana, penyedia konten dan pengguna jasa Saracen.

"Jangan hanya berhenti kepada pemain di lapangannya saja. Saracen ini tidak bekerja secara sendirian. Ada yang mengorder, ada yang membiayai, ada juga yang mensuplai isu-isunya dan ada yang membuat konsep materi-materinya. Ini berkaitan dengan berbagai level. Jadi saya harapkan Polisi bisa bergerak cepat untuk membongkar habis jaringan yang mensupport Saracen ini," kata Dave di Gedung DPR RI, Kamis (24/08/17).

Dave mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi I DPR RI dari Badan Intelijen Negara (BIN) ada beberapa kelompok serupa dengan Seracen yang masih beredar. Kelompok-kelompok tersebut masih dalam pengejaran oleh aparat penegak hukum. Namun Dave enggan menyebutkan berapa jumlahnya.

"Saya  tidak bisa bilang dulu. Masih ada beberapa lah," kata Dia.

Menurut Dave, kelompok-kelompok penyebar ujaran kebencian berkonten SARA di media sosial ini sering memanfaatkan momen pemilihan umum (Pemilu). Ia mengatakan, menjelang Pilkada pada 2018 dan Pemilu serentak 2019 kelompok-kelompok tersebut harus segera diberantas.

"Mereka memanfaatkan momen politik seperti Pilkada dan Pemilu untuk memperucing kebencian antarsesama," ujarnya.

Sementara itu Tim penyidik tindak pidana siber Bareskrim Mabes Polri membenarkan adanya nama Egy Sujana dalam struktur organisasi kelompok buzzer Saracen.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri, Irwan Anwar mengatakan, tim penyidik pun menemukan adanya sejumlah nama dalam pengurusan Saracen saat melakukan penelusuran. Kepolisian  akan melakukan pendalaman kembali terkait sejumlah nama yang masuk dalam daftar itu.

"Ya seperti yang rekan-rekan lihat itu kan bisa dibuka, itu juga yang kita dapatkan. Yang bersangkutan (Egy Sujana) akan ada langkah-langkah dari Bareskrim. (Akan dijerat juga) nanti kita lihat hasil pendalaman kita," katanya saat dihubungi KBR, Kamis (24/08/17)

Irwan Anwar menjelaskan, dalam daftar yang pengurus Saracen yang bererar daring nama Egy Sujana tercatat sebagai dewan penasehat.

"Kalau pemanggilan nanti kita tunggu pendalaman dulu," jelasnya.

Kelompok Saracen adalah sindikat penyedia jasa hate speech di media sosial. Sekali pesan, tarif kepada kliennya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ujaran kebencian pun tergantung kepada kelompok mana yang memesan jasa mereka.

"Kalau untuk pemesannya, masih kita dalami ya. Tapi jika nanti ada titik terang, pasti akan disampaikan," ujar Irwan.
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi