Pembubaran HTI, SKB 3 Menteri Siap Diteken

"Kalau mereka masih melanggar, baru ada tindakan hukum sesuai peraturan terutama Perppu Nomor 2 Tahun 2017,"

Selasa, 08 Agus 2017 13:33 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah sudah merampungkan Surat Keputusan Bersama(SKB) tentang peringatan dan pembinaan terhadap bekas anggota HTI. Penerbitan SKB tinggal menunggu tandatangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Jaksa Agung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan akan ada pembinaan bagi para eks HTI agar meninggalkan ideologi khilafah yang diusungnya. Jika melanggar, pemerintah akan menindak mereka secara hukum.

"Tinggalkan itu, kembali kepada ideologi yang kita sepakati bersama. Tapi kalau mereka masih melanggar, baru ada tindakan hukum sesuai peraturan terutama Perppu Nomor 2 Tahun 2017," kata Wiranto di kantornya, Selasa (8/8).

Ia tidak menjelaskan siapa yang akan bertanggungjawab melakukan pembinaan. Namun isi SKB itu nantinya akan berlaku bagi bekas pengurus, anggota, maupun simpatisan HTI.

"Kita imbau agar mereka kembali tunduk dan meninggalkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila."

SKB dikeluarkan sebagai tindaklanjut pembubaran HTI. Wiranto tidak menjelaskan apakah dalam SKB akan tercantum penjelasan lebih detil soal definisi anti-Pancasila yang dimaksud pemerintah. Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk DPR meminta agar pemerintah memperjelas hal itu.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR