BPK Audit Proyek Pembelian Heli AW 101 dan Pengadaan Alutsista di Lima Lembaga

"Kami sedang melakukan pemeriksaan, tetapi secara keseluruhan alutsista pada kelima unit organisasi keseluruhan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengadaan alutsisa."

Kamis, 17 Agus 2017 22:39 WIB

Ilustrasi. Helikopter Agusta-Westland (AW) EH 101 buatan Italia. (Foto: Aldo Bidini/Wikimedia/Creative Commons)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit semua proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk pembelian helikopter medium merek AgustaWestland (AW) 101.

Audit dilakukan terhadap proyek pengadaan di lima lembaga yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut.

Juru bicara BPK Yudi Ramdan mengatakan proses audit telah dimulai sejak tiga pekan lalu. Ia mengatakan nantinya semua hasil audit proyek alutsista akan diumumkan bersamaan.  

"Kami tidak memeriksa secara spesifik itu. Kami sedang melakukan pemeriksaan, tetapi secara keseluruhan alutsista pada kelima unit organisasi keseluruhan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengadaan alutsisa. Nanti tunggu saja, karena kami sedang dalam proses," kata Yudi kepada KBR, Kamis (17/8/2017).

Yudi mengatakan, audit tersebut memang dijalankan berbarengan untuk lima lembaga, yakni memeriksa tujuan tertentu atas kepatuhan pengadaan barang dan jasa. Durasi proses audit tergantung dari lingkup pemeriksaannya. Meski begitu, Yudi belum mengetahui jumlah obyek alutsista yang diaudit BPK.

Yudi mengatakan proses audit telah dimulai sejak akhir Juli lalu. Namun, dia tak bisa memperkirakan audit tersebut akan rampung. Meski begitu, Yudi juga memastikan komunikasi dengan kelima lembaga yang diaudit berjalan lancar.

Proses pengadaan helikopter AW 101 diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp220 miliar dari nilai kontrak Rp738 miliar rupiah.

Baca juga:


Tidak wajar

Pakar militer Anak Gede Banyu Perwita menilai ada kejanggalan dalam penambahan anggaran alutsista yang dikeluarkan untuk pembelian armada helikopter baru oleh TNI angkatan udara.

Ia mengatakan jika ada pembelian seperti itu seharusnya sudah terperinci pada agenda keuangan sebelumnya, dan tidak bisa diubah seenaknya, kecuali untuk perbaikan.

"Penambahan biaya aneh kalau untuk membeli barang baru. Tapi kalau misalnya perbaikan, lalu untuk menambah kemampuan angkut yang lebih bagus, misalnya untuk peluru persenjataan untuk heli itu sendiri, itu sih wajar. Tapi itu juga biasanya sudah satu paket ketika negosiasi pembelian pertama. Ini yang harus disadari publik," kata Banyu kepada KBR, Kamis (17/8/2017).

Anak Gede Banyu Perwita menambahkan jika pembelian armada dalam jumlah besar, misalnya satu skadron, memang biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Namun jika separuh atau bahkan hanya 1-2 barang, anggaran yang dikeluarkan akan masuk akal.

"Akan aneh jika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan," kata Banyu Perwita.

Ia juga mengatakan dengan adanya penambahan biaya maka muncul kerugian materi dan imaterial. Hal tersebut juga berdampak pada kepercayaan publik dan citra Indonesia pada negara lain.

"Kerugian materi itu kita bisa lihat helikopter ini akan digunakan untuk apa? Kalau kita bicara helikopter angkut maka anggarannya tidak akan sebesar helikopter VVIP. Lebih ke penyesuaian standar. Sedangkan untuk kerugian immaterial, saya khawatir ini menunjukan kelemahan kita ke dunia internasional, bahwa betapa buruknya koordinasi kita dalam proses pembelian alutsista," kata Banyu.

Banyu juga menyikapi buruknya koordinasi atau komunikasi yang terjalin di tubuh TNI, terlepas dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku penyimpangan anggaran di tubuh TNI itu sendiri.

"Pelanggaran kemungkinan itu mungkin karena berbicara tentang kewenangan. Tapi bagi saya, untuk negara seperti Indonesia ini agak memalukan. Dalam arti, skala prioritas pembelian alutsista ini mestinya dirancang jauh hari," kata Banyu.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Sidang Korupsi e-KTP, Setya Novanto Mengaku Sakit

  • Libur Natal dan Tahun Baru 2018, PT KAI Daop 3 Cirebon Siapkan Kereta Tambahan
  • Kim Jong-un Sesumbar Jadikan Korut Negara Nuklir Terbesar di Dunia
  • Thailand Takkan Jalin Kerjasama Perdagangan dengan Korea Utara