Alasan Jokowi Tegur Kementerian dan BUMN

"Karena masih saya lihat, sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa."

Rabu, 02 Agus 2017 08:50 WIB

Presiden Joko Widodo membaca berkas sebelum memimpin rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menegur kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantaran masih belum menggunakan produk atau komponen dalam negeri. Menurutnya, selama ini komponen dalam negeri hanya digunakan sebagai pelengkap administratif belaka.

Jokowi mengatakan, penggunaan komponen dalam negeri sangat penting untuk memperkuat industri nasional, transfer teknologi dan menambah lapangan kerja.

"Ini tolong digarisbawahi, karena masih saya lihat, sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa itu. Saya lihat baik di Kementerian maupun di BUMN atau di lembaga, ini tolong digarisbawahi. Konsistensi kita dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor. Tapi bisa juga mendorong masuknya investasi di sektor industri subtitusi impor, ini penting sekali," kata Jokowi saat membuka rapat tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Selasa (1/8/2017).

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan, aturan tentang tingkat komponen dalam negeri ini akan dituangkan dalam peraturan presiden. Perpres diperkirakan bakal terbit pekan ini.

Dalam perpres tersebut akan memuat sanksi bagi kementerian atau BUMN yang enggan memakai produk dalam negeri

"Presiden tekankan semua produk yang diproduksi di dalam negeri harus digunakan. Tadi Presiden mengatakan kalau ada yang tidak menggunakan akan saya berikan peringatan atau tindakan," tutur Luhut. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.