BERITA
Koalisi Nilai DPR Tak Serius Menyeleksi Calon Komisioner Komnas HAM
"Perwakilan koalisi, Totok Yulianto, mengatakan anggota parlemen tak berupaya menyelidiki rekam jejak para calon komisioner."
Ria Apriyani
KBR, Jakarta - Koalisi Selamatkan Komnas HAM mengkritik DPR
lantaran selama ini tak antusias terlibat dalam proses pemilihan
komisioner Komnas HAM. Perwakilan koalisi, Totok Yulianto, mengatakan
anggota parlemen tak berupaya menyelidiki rekam jejak para calon
komisioner.
Dia bahkan menyebut, uji kepatutan dan kelayakan di DPR hanya formalitas
belaka. Karenanya kinerja buruk Komnas HAM periode 2012-2017 tak lepas
dari amburadulnya proses seleksi di DPR.
"Permasalahannya bukan di calonnya nanti. Tapi sejauh mana anggota DPR
melaksanakan tugasnya menyeleksi yang terbaik. Kita mau menantang
anggota DPR untuk hadir di fit and proper test, untuk sudah
mempersiapkan, sudah menggali data-datanya. Tidak hanya kemudian bermain
di belakang," ujar Totok pada diskusi yang digelar di KeKini, Jakarta,
Minggu(16/7).
Panitia seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 meloloskan 28 orang pada seleksi tahap ketiga. Rencananya, 14 nama di antaranya dikirimkan ke DPR untuk diuji. Dengan kondisi Komnas HAM saat ini, Totok mengatakan perlu figur-figur yang terjamin integritasnya dalam memperjuangkan masalah HAM.
Baca juga:
- Korban 65: Pansel Jangan Loloskan Calon Petahana, Kinerja Mereka Nol
- Koalisi Temukan Sejumlah Cacat di Rekam Jejak Calon Komisioner Komnas HAM
Pasalnya 24 tahun berdiri, Komnas HAM belum mampu merampungkan satupun kasus pelanggaran HAM berat.
"Harus punya semangat tempur tinggi. Ini bebannya beraat untuk HAM masa
lalu, Harus dia pelajari hasil penyelidikan, kemudian beri
terobosan-terobosan."
Rapor Merah Komnas HAM 2012-2017
Komnas HAM periode 2012-2017 dinilai akan mewariskan sederet pekerjaan
besar kepada komisioner-komisioner selanjutnya. Aktivis Kontras Ferry
Kusuma mengatakan komisioner yang baru harus mengembalikan kepercayaan
publik, termasuk keluarga korban.
Pasalnya, pada periode ini, sejumlah sikap Komnas HAM dianggap justru
bertentangan dengan keinginan keluarga korban pelanggaran HAM. Ferry
mencontohkan sikap Komnas HAM dalam wacana penyelesaian kasus HAM masa
lalu melalui rekonsiliasi.
"Komnas HAM bukannya kritik wacana rekonsiliasi, malah bersedia jadi sekretariat rekonsiliasi. Bayangkan. Ada peristiwa HAM berat yang harusnya diproses hukum, kemudian direkonsiliasi," kritik Ferry.
Baca juga:
- Seleksi Komnas HAM, Calon Sebut Pakaian Undang Pelecehan
- Pansel Minta Masyarakat 'Kuliti' Para Calon Komisioner Komnas HAM
Selain itu masalah ego sektoral masing-masing komisioner serta
penyelewengan anggaran yang ditemukan BPK juga dianggap menghambat
kinerja Komnas HAM. Aktivis Elsam Sekar Banjaran Aji juga menyoroti
posisi Sekretaris Jenderal yang masih diisi dari kalangan PNS.
"Ada logika kerja yang tidak sampai. Ini sering terjadi. Di Komnas HAM
misalnya saya butuh investigasi suatu kasus. Di Komnas HAM misal belum
ada yang ahli. Saya butuh staf khusus. Itu tidak bisa difasilitasi
karena logika anggaran yang tidak sampai."
Editor: Nurika Manan
- komnas ham
- seleksi komisioner Komnas HAM
- Totok Yulianto
- Koalisi Selamatkan Komnas HAM
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!