Ikuti Golkar dan Nasdem, PPP Resmi Usung Jokowi Capres 2019

"Kepercayaan, apresiasi, serta dukungan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan ini amat sangat kuat, dan Insya Allah akan sangat kuat," kata Ketua Umum PPP Romahurmuzy.

Jumat, 21 Jul 2017 21:07 WIB

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua Majelis Syariah PPP Mainum Zubair dalam penutupan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017). (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean)

KBR, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu serentak 2019.

PPP bergabung dengan sejumlah partai lain yang sudah lebih dulu mengumumkan akan mengusung Jokowi di Pilpres 2019, seperti Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Pengumuman ini disampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam acara penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPRD PPP di Ancol, Jakarta Utara.

Menurut Romahurmuzy, PPP mendukung Jokowi melanjutkan upaya penguatan demokrasi dan mewujudkan program ekonomi kerakyatan.

"Betul bahwa ada pandangan beragam, tentang Pilpres yang akan datang, di luar pemilu legislatif yang tentu menjadi domain parpol. Namun satu yang pasti dan seragam, bahwa selama 33 bulan terakhir di tengah pusaran konflik, kader-kader PPP sejati di seluruh Indonesia semua merasa bahwa Jokowi adalah kita. Bahwa kami PPP, dan kami Jokowi. Secara resmi PPP, kembali mencalonkan Bapak Jokowi sebagai calon presiden tahun 2019," kata Romahurmuzy dalam acara penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Acara itu dihadiri Presiden Joko Widodo.

Rommy, sapaan Romahurmuzy, menambahkan PPP memandang Jokowi berhasil dengan berbagai programnya, mulai dari infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan.

"Pemberantasan illegal fishing, membangun ketahanan pangan, pemberantasan kartel impor dan kebijakan satu harga BBM di Indonesia yang baru pernah terjadi sejak Republik Indonesia ini berdiri," kata Romi.

Romi menyebut Jokowi telah mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Ini terlihat dari hasil survei nasional dan internasional.

"Kepercayaan, apresiasi, serta dukungan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan ini amat sangat kuat, dan Insya Allah akan sangat kuat," tambah Romi.

Terkait dukungan ini, Jokowi enggan memberikan komentar.

"Nanti ditanyain langsung ke Ketua Umum PPP," ucap Jokowi.

Sejauh ini PDI Perjuangan belum secara resmi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Baru Partai Golkar, Nasdem dan PPP yang resmi mengusung Jokowi. Sedangkan Partai Hanura meski belum secara resmi, namun sudah mengisyaratkan akan mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.

Namun, jika Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura bergabung maka jumlah kursi yang dimiliki mencapai 181 kursi atau sekitar 32 persen kursi dari total 560 kursi di DPR.

Berikut perolehan suara dan kursi partai politik pada 2014 lalu (dengan parliamentary threshold 2,5 persen atau minimal memperoleh 14 kursi di DPR), berdasarkan situs resmi DPR.go.id.

1. PDI Perjuangan 109 kursi (19,46 persen suara)
2. Golkar 91 kursi (16,25 persen suara)
3. Gerindra 73 kursi (13,04 persen suara)
4. Demokrat 61 kursi (10,89 persen suara)
5. Partai Amanat Nasional 48 kursi (8,57 persen suara)
6. Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi (8,39 persen suara)
7. Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi (7,14 persen suara)
8. Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi (6,96 persen suara)
9. NasDem 36 kursi (6,43 persen suara)
10. Hanura 16 kursi (2,86 persen suara)

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR