Jokowi Targetkan Tahun Depan Laporan Keuangan Pemerintah WTP

"Yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat"

Senin, 04 Jun 2018 13:44 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6). (Foto: Anta

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh laporan keuangan  kementerian dan lembaga tahun 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini disampaikannya ketika menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017.

Jokowi mengapresiasi hasil pemeriksaan tahun 2017 yang menunjukkan penurunan jumlah opini WDP maupun laporan yang memperoleh predikat disclaimer. Namun menurut dia, pencapaian itu harus ditingkatkan.

"Ini pertanggungjawaban konstitusi kita kepada negara, serta moral kita kepada rakyat. Bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," kata Jokowi di Istana Negara, Senin(4/6).

Hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017, BPK memberikan opini WTP kepada 80 kementerian/lembaga dan badan usaha negara. Sebanyak 6 kementerian/lembaga berpredikat WDP, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut(Bakamla) tahun ini memperoleh opini disclaimer.

Jokowi meminta seluruh jajarannya memperbaiki sejumlah masalah yang ditemukan BPK. Dia mengingatkan agar pengelolaan keuangan negara dimaksimalkan.

"Diharapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang Tidak Memberikan Pendapat(TMP), disclaimer. Syukur tahun depan enggak ada lagi yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Semua WTP."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.